triggernetmedia.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dinilai dari besarnya kerugian negara yang berhasil dipulihkan, tetapi juga harus tercermin dari semakin bersihnya sistem pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudianto saat mengevaluasi kinerja penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Politikus Partai NasDem itu mengapresiasi capaian Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri yang berdasarkan data pemerintah berhasil memulihkan aset negara senilai Rp28,6 triliun sepanjang 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan langkah positif dalam memastikan penegakan hukum tidak hanya berujung pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian negara untuk kepentingan masyarakat.
“Data pemerintah menunjukkan pemulihan aset negara dari Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri sepanjang 2025 mencapai Rp28,6 triliun. Ini angka yang besar dan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset negara yang dirampas atau dirugikan bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Rudianto kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Rudianto mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus diukur secara lebih luas.
Ia menilai penegakan hukum yang efektif harus mampu memastikan pelaku yang terbukti bersalah mendapat hukuman sesuai ketentuan, kerugian negara dapat dipulihkan, dan praktik korupsi semakin ditekan melalui pembenahan sistem pemerintahan.
“Tetapi, saya kira rapor penegakan hukum tidak boleh hanya dilihat dari besarnya uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Tapi, keberhasilan penegakan hukum itu ketika negara berhasil menyelamatkan uang kerugian negara, pelaku yang terbukti bersalah dihukum sesuai ketentuan, dan sistem pemerintahan semakin bersih dari praktik korupsi,” tegasnya.
Dorong Pembenahan Internal Institusi Penegak Hukum
Selain menyoroti pemulihan aset negara, Rudianto juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum.
Hal itu menyusul masih adanya oknum aparat yang terseret perkara hukum. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama sekaligus momentum bagi institusi untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas anggotanya.
Namun, ia mengingatkan agar pelanggaran yang dilakukan oknum tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menilai seluruh institusi penegak hukum bermasalah.
“Fakta bahwa aparat penegak hukum sendiri dapat terseret perkara hukum harus menjadi perhatian bersama. Tetapi, saya tegaskan, kita tidak boleh melihat secara umum bahwa seluruh institusi bermasalah hanya karena ulah oknum. Justru institusi yang sehat harus berani membersihkan dirinya sendiri,” jelasnya.
Rudianto menilai keberanian institusi dalam menindak pelanggaran di internal merupakan bagian penting dari upaya menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ia pun memastikan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum agar bekerja secara independen, profesional, dan terbebas dari intervensi politik maupun kepentingan kekuasaan.
“Sebagai anggota Komisi III DPR RI kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penegakan hukum benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak menjadi alat untuk melindungi kepentingan tertentu,” pungkasnya.
About Author
