triggernetmedia.com – Aktivis Greenpeace Indonesia melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penanganan kebakaran hutan dan krisis lingkungan. Kritik tersebut disampaikan melalui aksi pembentangan spanduk raksasa di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa pagi.
Kain berwarna kuning dibentangkan dari bagian atas hingga bawah monumen ikonis tersebut. Spanduk itu memuat pesan yang mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menangani bencana ekologis yang dinilai terus berulang dan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Salah satu tulisan yang terpampang berbunyi, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” Pesan tersebut menjadi bentuk protes terhadap penanganan krisis lingkungan dan dampaknya bagi warga.
Melalui unggahan di Threads, Greenpeace juga menjelaskan alasan di balik aksi pembentangan spanduk tersebut. Organisasi lingkungan itu menegaskan pentingnya menyuarakan kritik sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan.
“NO PROGRESS WITHOUT PROTEST!” tulis Greenpeace dalam unggahannya.
Greenpeace turut mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan masa depan lingkungan. Organisasi tersebut menekankan bahwa perubahan membutuhkan keberanian dan keterlibatan bersama.
“Teruslah bersuara teman-teman, lebih lantang, lebih kencang, dan lebih banyak! Jadilah perubahan yang kamu inginkan!” tulis Greenpeace.
Dalam aksi tersebut, dua perempuan terlihat memanjat Monumen Selamat Datang sambil membawa poster berbentuk lingkaran. Salah satu poster memuat pesan berbahasa Inggris, “Haze and Prabowo’s regime = national disaster”, yang berarti kabut asap dan pemerintahan Prabowo merupakan bencana nasional.
Aksi ini menyoroti persoalan kebakaran hutan, kabut asap, serta penanganan bencana ekologis yang menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil. Greenpeace menilai persoalan lingkungan yang terus berulang perlu ditangani secara serius karena berdampak terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Kritik tersebut kembali menempatkan kebijakan pemerintah dalam penanganan krisis lingkungan sebagai sorotan publik, terutama terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan mitigasi bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia.
About Author
