triggernetmedia.com – Peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menunjukkan arah. Sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), telah menyatakan keinginan untuk kembali mengusung Prabowo sebagai calon presiden.
Pernyataan tersebut muncul ketika Pilpres 2029 masih berjarak beberapa tahun. Kendati dukungan untuk Prabowo mulai disuarakan, belum ada kepastian mengenai komposisi pasangan calon, termasuk sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden.
Partai Gerindra sebagai partai yang menaungi Prabowo menyambut positif dukungan tersebut. Namun, sikap partai-partai pendukung pemerintah lainnya belum sepenuhnya seragam. NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat masih memilih berkonsentrasi mengawal pemerintahan sebelum menetapkan arah dukungan untuk kontestasi berikutnya.
Perbedaan sikap ini memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik dukungan yang disampaikan sejak dini. Apakah langkah Golkar, PAN, dan PKB merupakan bentuk komitmen untuk melanjutkan pemerintahan Prabowo, atau strategi politik untuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan sekaligus memperbesar peluang dalam pembagian posisi strategis?
Golkar, PAN, dan PKB Mulai Menentukan Arah
Golkar menjadi salah satu partai yang secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa arah politik partainya telah ditentukan sejak akhir 2024.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tidak lagi secara terbuka menyuarakan kelanjutan pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Doli menilai dukungan Golkar kepada Prabowo sudah jelas. Namun, partainya belum membicarakan siapa sosok yang akan mendampingi Prabowo apabila kembali maju dalam pemilihan presiden.
“Sejak akhir 2024, posisi Golkar sudah jelas. Untuk Pilpres 2029, calon kami adalah Pak Prabowo,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (9/10/2026).
Menurut Doli, pembahasan mengenai calon wakil presiden biasanya dilakukan mendekati masa pendaftaran dan melibatkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi. Untuk saat ini, Golkar memilih memusatkan perhatian pada dukungan terhadap jalannya pemerintahan.
Sikap serupa ditunjukkan PAN. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dukungan partainya terhadap Prabowo bukan keputusan yang baru muncul. Komitmen tersebut, menurut dia, telah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PAN pada 2025.
PKB juga menyatakan keinginan agar Prabowo kembali mencalonkan diri. Bahkan, Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menyampaikan dukungan dengan penegasan bahwa partainya siap mendukung pencalonan tersebut.
“PKB 100 persen, bahkan 1000 persen mendukung pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2029,” ujar Faisol.
Ia menilai Prabowo layak mendapatkan kesempatan untuk memimpin Indonesia selama dua periode karena sejumlah program pemerintah dinilai berjalan baik.
Dari internal Gerindra, aspirasi agar Prabowo menjabat dua periode juga disebut datang dari kalangan kader di tingkat akar rumput. Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan bahwa keinginan tersebut tidak hanya berasal dari partai-partai mitra.
“Aspirasi dari akar rumput kader Gerindra juga menginginkan Pak Prabowo dua periode,” kata Sugiat kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Meski dukungan untuk Prabowo mulai menguat, persoalan calon wakil presiden belum menjadi keputusan bersama. Gerindra menyatakan penentuan pendamping Prabowo memiliki mekanisme tersendiri, dengan keputusan akhir berada di tangan presiden.
NasDem, PKS, dan Demokrat Memilih Menunggu
Berbeda dengan Golkar, PAN, dan PKB, sejumlah partai lain belum menentukan sikap untuk Pilpres 2029. NasDem, PKS, dan Demokrat masih menempatkan dukungan terhadap pemerintahan sebagai prioritas.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya masih berfokus mengawal pemerintahan Prabowo. NasDem juga memilih menunggu tahapan resmi pemilu sebelum menetapkan pilihan politik untuk periode berikutnya.
Di PKS, keputusan mengenai dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden berada di tangan Majelis Syuro. Sekretaris Jenderal PKS M Kholid mengatakan sikap resmi partainya saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
Sementara itu, Partai Demokrat belum membahas secara resmi arah dukungan untuk Pilpres 2029, termasuk kemungkinan kembali mengusung Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pembahasan mengenai pencalonan presiden masih terlalu dini. Terlebih, aturan pemilu masih dalam proses revisi.
“2029 masih cukup waktu. Undang-undangnya saja masih proses revisi. Kami lebih fokus mengawal program kerja Presiden Prabowo,” tegas Herman.
Sikap Demokrat menarik perhatian karena partai tersebut memiliki kepentingan politik tersendiri, terutama terkait peluang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi mendatang.
Demokrat dan Kalkulasi Peluang AHY
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai sikap Demokrat yang belum menentukan arah dukungan tidak bisa dilepaskan dari perhitungan posisi politik AHY.
Menurut Arifki, Demokrat perlu mempertimbangkan bukan hanya siapa calon presiden yang akan didukung, tetapi juga posisi yang hendak diperjuangkan bagi ketua umumnya.
“Golkar, PKB, dan PAN sudah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Prabowo. Demokrat sepertinya punya kalkulasi sendiri, terutama soal posisi AHY. Apakah didorong sebagai capres, cawapres, atau mengambil strategi lain?” ujar Arifki kepada Suara.com.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Prabowo tidak otomatis menjamin sebuah partai memperoleh posisi calon wakil presiden. Sebaliknya, partai yang belum menyatakan dukungan masih memiliki ruang untuk bernegosiasi mengikuti perkembangan politik.
“Mendukung Prabowo dan memperjuangkan posisi AHY adalah dua persoalan berbeda. Demokrat perlu menjaga hubungan dengan pemerintah sekaligus memastikan kepentingan partainya masuk dalam pembicaraan menuju 2029,” katanya.
Jika ingin mendorong AHY sebagai calon wakil presiden, Demokrat perlu menghitung kontribusi politik yang dapat dibawa, mulai dari dukungan partai hingga jangkauan pemilih. Kesamaan latar belakang militer AHY dan Prabowo juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan pasangan calon.
“Kalau AHY masuk bursa cawapres, yang harus dihitung adalah nilai tambahnya, baik dari sisi dukungan politik maupun jangkauan pemilih,” ujarnya.
Arifki menambahkan, persaingan untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden masih terbuka. Perubahan aturan pemilu, termasuk wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, juga berpotensi mengubah strategi partai.
Karena itu, keputusan Demokrat untuk menunggu belum tentu menunjukkan jarak politik dengan Prabowo. Sikap tersebut bisa menjadi cara untuk menjaga fleksibilitas dan mempertahankan daya tawar menjelang 2029.
Dukungan Dini, Komitmen Politik atau Strategi Kekuasaan?
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, mengingatkan bahwa dukungan yang disampaikan jauh sebelum tahapan pemilu belum tentu mencerminkan komitmen yang mengikat.
Menurutnya, pernyataan Golkar, PAN, dan PKB sejauh ini lebih tepat dibaca sebagai komunikasi politik ketimbang deklarasi resmi pencalonan.
“Dukungan itu belum bisa sepenuhnya dipercaya karena belum ada deklarasi resmi. Untuk sementara, ini baru komunikasi politik yang menyenangkan Presiden,” ujar Efriza kepada Suara.com.
Ia menilai kesepakatan politik yang dibangun jauh sebelum pemilu masih berpeluang berubah. Efriza mencontohkan dinamika menjelang Pilpres 2024, ketika PKB dan Gerindra sempat membentuk koalisi, tetapi PKB kemudian beralih mendukung pasangan lain.
“Menjelang Pemilu 2024, PKB dan Gerindra sudah berkoalisi, tetapi akhirnya PKB meninggalkan koalisi itu. Apalagi sekarang baru sebatas ucapan,” tegasnya.
Menurut Efriza, dukungan dini juga dapat berfungsi sebagai sinyal bahwa partai-partai tersebut ingin menjaga hubungan baik dengan Prabowo dan mempertahankan posisi sebagai bagian dari barisan pendukung pemerintah.
Di tengah dinamika pemerintahan, kedekatan politik semacam itu dinilai berpotensi memperbesar ruang komunikasi partai dengan presiden, termasuk ketika muncul pembahasan mengenai posisi strategis di pemerintahan.
“Partai-partai tentu berharap mendapat posisi strategis. Reshuffle ketujuh, misalnya, memberi keuntungan bagi PAN dan Golkar setelah memberikan dukungan. Hal serupa bisa saja dipikirkan PKB,” katanya.
Efriza memandang dukungan kepada Prabowo lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek daripada kesepakatan jangka panjang untuk Pilpres 2029. Partai-partai, menurutnya, berkepentingan menjaga akses kekuasaan sekaligus memperkuat posisi tawar.
“Dukungan dini ini lebih seperti strategi mempertahankan posisi dalam pemerintahan, menjaga akses komunikasi, dan memperkuat daya tawar,” kata Efriza.
Ia juga mengingatkan agar dukungan politik tidak langsung disamakan dengan soliditas koalisi. Pernyataan elite perlu dibuktikan melalui konsistensi sikap dan tindakan, terutama ketika pemerintah menghadapi kebijakan yang memunculkan perbedaan kepentingan.
“Apakah ini bentuk soliditas koalisi? Saya kira belum. PAN, Golkar, dan PKB tidak selalu satu kata antara pernyataan dan tindakan,” tegasnya.
Etika Politik dan Tanggung Jawab kepada Pemilih
Di luar persaingan pencalonan, Efriza menyoroti tanggung jawab partai politik dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, dukungan terhadap presiden semestinya didasarkan pada evaluasi kinerja dan kesamaan agenda kebijakan, bukan semata-mata kepentingan mempertahankan akses terhadap kekuasaan.
Jika kepentingan pragmatis menjadi alasan utama, objektivitas partai dalam menjalankan fungsi pengawasan dikhawatirkan melemah.
“Jika dukungan lebih didorong kepentingan akses kekuasaan, objektivitas partai dalam mengawal pemerintah bisa tergeser,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tahapan Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi. Karena itu, partai politik perlu tetap memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah dan kepentingan masyarakat, alih-alih terlalu dini terjebak dalam perhitungan pencalonan.
“Pemilu masih sekitar tiga tahun lagi. Partai seharusnya tidak terlalu dini terjebak dalam kalkulasi pencalonan dan melupakan tanggung jawab kepada rakyat,” jelasnya.
Pada akhirnya, dukungan dini kepada Prabowo belum cukup untuk memastikan peta koalisi Pilpres 2029. Golkar, PAN, dan PKB telah menyampaikan pilihan politik awal, sementara NasDem, PKS, dan Demokrat masih menjaga ruang untuk menentukan sikap.
Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap calon presiden dan perebutan posisi calon wakil presiden merupakan dua persoalan yang berbeda. Seiring mendekatnya tahapan pemilu dan berkembangnya aturan pencalonan, kesepakatan politik yang terbentuk hari ini masih mungkin mengalami perubahan.
Bagi partai-partai, tantangannya bukan hanya menentukan siapa yang akan diusung, tetapi juga membuktikan bahwa dukungan politik mereka berpijak pada agenda pemerintahan dan kepentingan publik, bukan semata-mata kalkulasi kekuasaan.
About Author
