triggernetmedia.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa kali hadir langsung di tengah persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya ketika muncul dugaan keracunan yang menimpa penerima manfaat.
Dalam dua kunjungan pada September 2026, Gibran tidak sekadar melihat kondisi korban. Ia mendatangi fasilitas kesehatan, berdialog dengan keluarga, meminta investigasi dipercepat, serta memastikan penanganan korban menjadi prioritas pemerintah.
Pada 11 September, Gibran mengunjungi sejumlah siswa yang mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia mendatangi rumah sakit tempat para siswa menjalani perawatan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dua pekan kemudian, Gibran kembali turun ke daerah terdampak. Pada 28 September, ia meninjau korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, termasuk pasien yang dirawat di RSUD Limpung.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran meminta investigasi segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga korban. Ia juga menegaskan bahwa penanganan kesehatan harus menjadi prioritas.
Dari Menemui Korban hingga Pesan Bawa Bekal
Kehadiran Gibran di Batang kemudian mendapat perhatian lebih luas setelah percakapannya dengan orang tua siswa beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, Gibran meminta anak membawa bekal dari rumah dan tidak mengonsumsi menu MBG untuk sementara. Pernyataan itu disampaikan ketika proses investigasi dugaan keracunan masih berlangsung.
Pesan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan dari kunjungan Gibran. Namun, di lokasi yang sama, Gibran juga menyampaikan bahwa hasil investigasi harus diberikan kepada keluarga secara transparan dan kejadian serupa tidak boleh berulang.
Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan Gibran mengambil ruang komunikasi langsung dengan masyarakat yang terdampak persoalan MBG.
Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah langkah tersebut semata-mata merupakan bentuk respons seorang Wakil Presiden terhadap persoalan program pemerintah, atau juga memiliki dimensi komunikasi politik?
Pengamat Berbeda Membaca Langkah Gibran
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat kehadiran Gibran di tengah korban sebagai pesan bahwa pemerintah tetap hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Sebaliknya, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Gabriel Lele menilai aktivitas Gibran tersebut dapat dibaca sebagai upaya memanfaatkan momentum untuk membangun panggung politik. Pernyataan itu merupakan pandangan Gabriel mengenai motif politik di balik rangkaian kunjungan tersebut.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa satu rangkaian aktivitas dapat dibaca dari dua sudut. Dari sisi pemerintahan, kunjungan langsung merupakan respons terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Dari sisi komunikasi politik, intensitas kemunculan pejabat di tengah isu yang mendapat perhatian publik dapat menjadi bagian dari pembentukan citra.
Namun, menyimpulkan adanya manuver politik tidak cukup hanya berdasarkan frekuensi kunjungan. Diperlukan indikator lain, terutama keputusan dan kebijakan yang muncul setelah persoalan tersebut ditangani.
Ujian Berikutnya Ada pada Kebijakan
Persoalan MBG tidak berhenti pada komunikasi antara pejabat dan keluarga korban. Setelah kunjungan Gibran, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan untuk memastikan penyebab dugaan keracunan terungkap dan sistem pengawasan program diperbaiki.
Di Batang, Gibran sendiri meminta investigasi dituntaskan serta hasilnya disampaikan secara transparan.
Karena itu, perhatian publik selanjutnya dapat diarahkan pada tindak lanjut pemerintah. Apakah investigasi menghasilkan perbaikan tata kelola, apakah pengawasan keamanan pangan diperkuat, dan apakah mekanisme penanganan korban menjadi lebih jelas.
Pada titik tersebut, penilaian terhadap peran Gibran tidak hanya bergantung pada kehadirannya di lokasi. Dampak kebijakan setelah kunjungan juga menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana pemerintah merespons persoalan MBG.
Sementara itu, apakah rangkaian kunjungan Gibran akan berkembang menjadi bagian dari positioning politiknya atau tetap berada dalam kerangka respons pemerintahan masih menjadi interpretasi yang diperdebatkan para pengamat.











