triggernetmedia.com – DPR RI akan memfasilitasi pertemuan antara para pengusaha dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Pertemuan tersebut akan membahas penangguhan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rencana mediasi itu muncul setelah para mitra yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia (AMBGN) menyampaikan keluhan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pertemuan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Namun, waktu pelaksanaannya masih akan disesuaikan antara DPR, BGN, dan presidium mitra.
“Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal SPPG itu, minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik,” kata Saan.
Menurut Saan, sekretariat jenderal DPR akan mengatur jadwal pertemuan setelah berkoordinasi dengan BGN dan perwakilan para mitra.
“Nanti waktunya kita kasih dari kesekjenan. Waktu pertemuan antara pimpinan DPR dengan Pak Sudaryono dengan presidium nanti menyusul, karena itu harus kita cocokkan juga,” ujarnya.
Mitra Keluhkan Penangguhan Dapur SPPG
Sebelumnya, AMBGN menyampaikan keberatan atas penangguhan operasional sejumlah dapur SPPG. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap keuangan para mitra yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Ketua Umum AMBGN sekaligus Koordinator Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur SPPG.
“Mereka mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membangun dan mensukseskan program prioritas presiden yang namanya makan bergizi gratis,” kata Sawaluddin.
Ia mengklaim sekitar 13.000 dapur saat ini tidak beroperasi atau mengalami penangguhan. Menurutnya, nilai investasi yang telah dikeluarkan para mitra mencapai puluhan triliun rupiah.
“Saya ingin katakan kepada Republik ini, rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26.000, 26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak,” ujarnya.
Sawaluddin juga menyebut sebagian mitra membangun fasilitas SPPG dengan menggunakan pinjaman. Penangguhan operasional kemudian membuat mereka menghadapi tekanan pembayaran utang.
Minta Kejelasan Terkait Insiden MBG
Selain persoalan operasional, AMBGN turut mempersoalkan penangguhan dapur SPPG setelah muncul sejumlah insiden dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Para mitra meminta BGN memberikan penjelasan mengenai pembagian tanggung jawab dalam hubungan kemitraan serta menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat.
“Tolong BGN kasih klarifikasi ke rakyat, pimpinan DPR kasih klarifikasi ke rakyat. Jangan kami dituduh. Kami pembela presiden, kami pembela pemerintahan. Kami ingin kepastian dari proses ini,” kata Sawaluddin.
Pertemuan yang difasilitasi DPR tersebut diharapkan menjadi ruang pembahasan antara BGN dan para mitra mengenai status operasional SPPG serta persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
About Author
