triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Usulan itu disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari DAR Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026).
Ria Norsan mengatakan, program BSPS diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak agar kembali memiliki hunian yang layak setelah rumah mereka terbakar akibat karhutla.
“Jika memungkinkan, saya berharap rumah-rumah warga yang terdampak dan terbakar akibat karhutla dapat dibantu melalui program BSPS, sehingga masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Gubernur.
Dalam rakor tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan perkembangan program perumahan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah program rumah di Kalbar meningkat dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada 2026.
“Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia,” ungkap Maruarar.
Dari total tersebut, sebanyak 8.825 unit telah menyelesaikan proses pencairan dana. Sementara secara nasional, 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen telah mencapai progres fisik 100 persen.
Namun, pelaksanaan pembangunan di Kalbar masih menghadapi kendala akibat kondisi karhutla. Maruarar menyebut bencana tersebut turut mengganggu jalur distribusi material pembangunan.
“Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan,” ujarnya.
Distribusi material yang sebelumnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan melalui jalur darat. Perubahan jalur tersebut berdampak pada waktu dan biaya pengiriman.
Meski demikian, Maruarar mengapresiasi pemerintah daerah, jajaran balai, dan satuan kerja yang tetap berupaya mempercepat pembangunan rumah di tengah berbagai kendala.
“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” jelasnya.
Ria Norsan menyampaikan, karhutla di Kalbar telah berlangsung lebih dari dua bulan. Namun, penanganan bersama berbagai pihak mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya titik api dan membaiknya kondisi cuaca.
“Dan Alhamdulillah, kendati demikian, berkat kerja sama berbagai pihak, titik api di Kalimantan Barat mulai berangsur berkurang dan kondisi cuaca berangsur membaik,” ucapnya.
Selain mengusulkan bantuan bagi rumah korban karhutla, Pemprov Kalbar juga memberikan kemudahan dalam sektor perumahan melalui penggratisan biaya balik nama serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pengembang dan masyarakat sesuai ketentuan.
Ria Norsan berharap berbagai dukungan tersebut dapat mempercepat realisasi pembangunan perumahan sekaligus membantu masyarakat melewati proses pemulihan pascabencana.
“Jika memungkinkan, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat semakin memperlancar realisasi program perumahan serta meringankan beban masyarakat di Kalimantan Barat di tengah tantangan pemulihan pascabencana,” tandasnya.
About Author
