triggernetmedia.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat harus dilakukan secara terpadu dengan strategi yang terukur. Selain mempercepat pemadaman, pemerintah diminta memastikan keselamatan petugas dan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Gibran dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026). Wapres datang untuk memimpin rapat koordinasi terbatas sekaligus melihat langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan.
Agenda pertama dilakukan di Posko Lanud Supadio. Di lokasi tersebut, Gibran menerima paparan dari jajaran pemerintah pusat dan daerah mengenai perkembangan karhutla serta strategi yang tengah dijalankan untuk mengendalikan titik api di sejumlah wilayah.
Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi, termasuk operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara.
Setelah itu, Gibran meninjau langsung lokasi karhutla di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta unsur Forkopimda Kalbar.
Gibran melihat langsung kondisi lapangan dan proses penanganan yang dilakukan personel gabungan. Pemerintah pusat dan daerah terus mengerahkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, hingga instansi terkait lainnya.
Menurut Gibran, pengendalian karhutla membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kondisi titik api. Pemadaman tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan, terutama menyangkut keselamatan personel yang bertugas.
“Kita harus pastikan pemadaman berjalan efektif, personel aman, dan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada persoalan api. Kabut asap dapat memengaruhi kesehatan, aktivitas pendidikan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi warga terdampak. Distribusi logistik dan kebutuhan dasar juga harus dijaga agar masyarakat tidak semakin terbebani akibat kondisi darurat.
Gibran menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur penanganan bencana menjadi kunci dalam menghadapi karhutla. Setiap informasi lapangan harus dapat segera ditindaklanjuti agar sumber daya yang tersedia digunakan secara tepat.
Kunjungan Wapres juga menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap personel yang masih bekerja di lapangan. Pemerintah berharap koordinasi yang semakin kuat dapat mempercepat pengendalian titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat dan daerah terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk penanganan karhutla, baik melalui pemadaman, pencegahan, maupun mitigasi dampak.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari sejauh mana keselamatan petugas terjamin dan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan serta pelayanan dasar.
About Author
