triggernetmedia.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah masih ditemukannya sejumlah titik api di Kalimantan Barat. Kehadiran Wapres bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan dan jajaran Forkopimda menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan karhutla sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Di lokasi, Gibran melihat secara langsung proses pemadaman yang dilakukan Satgas Gabungan menggunakan pompa air dan selang. Wapres juga berdialog dengan petugas, relawan, dan masyarakat untuk mengetahui kondisi serta hambatan yang dihadapi di lapangan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan personel akan terus dikerahkan hingga api benar-benar padam. Petugas juga diminta tetap berada di lokasi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
Menurut Ria, terdapat sekitar empat titik api di kawasan tersebut. Salah satunya memiliki kobaran cukup besar sehingga menjadi fokus utama penanganan.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang telah hadir langsung melihat kondisi Karhutla di Kalbar. Ini bentuk perhatian nyata Pemerintah Pusat kepada masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria.
Selain memastikan proses pemadaman, pemerintah juga memprioritaskan perlindungan warga di sekitar lokasi kebakaran. Sekitar 45 kepala keluarga berada di kawasan Desa Sungai Malaya yang berdekatan dengan area terdampak.
Bantuan kepada masyarakat terus diberikan dalam bentuk air bersih, masker, dan layanan kesehatan. Pemprov Kalbar juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa, organisasi masyarakat, relawan, dan berbagai unsur masyarakat dalam membantu warga terdampak.
“Gotong royong seperti ini yang kita butuhkan. Pemerintah hadir, tetapi dukungan dan kepedulian masyarakat juga sangat menentukan dalam menghadapi Karhutla,” kata Ria.
Data pemerintah mencatat luas lahan terbakar di Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare. Besarnya dampak tersebut membuat pemerintah memperkuat penanganan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara, termasuk patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan BMKG.
Satgas Darat melibatkan BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni, DLHK, personel BKO, Masyarakat Peduli Api, dan unsur perusahaan.
Dalam pelaksanaannya, petugas masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber air, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, kapasitas pompa, dan jarak pandang yang dapat menghambat operasi udara.
Karena itu, penanganan karhutla tidak hanya difokuskan pada pemadaman. Pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan melalui patroli, sosialisasi larangan membakar lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Perusahaan perkebunan juga diminta bertanggung jawab menjaga wilayah konsesi dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ria menegaskan strategi penanganan karhutla di Kalimantan Barat saat ini bertumpu pada tiga aspek, yakni memadamkan kebakaran, mencegah munculnya titik baru, dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Pemprov Kalbar berharap dukungan pemerintah pusat semakin memperkuat operasi di lapangan dan mempercepat pengendalian karhutla.
“Kehadiran beliau secara langsung di lapangan semakin memperkuat langkah kita dalam melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan Kalimantan Barat,” pungkas Ria.
Setelah meninjau lokasi karhutla di Desa Sungai Malaya, Wapres Gibran dan rombongan melanjutkan perjalanan dari Bandara Supadio Pontianak menuju Sumatera Utara.
About Author
