triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026). Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketahanan pangan, kualitas udara, keamanan dan ketertiban, hingga ketersediaan air bersih.
Ria Norsan mengatakan rapat tersebut menjadi ruang untuk memperbarui kondisi terkini di tengah masyarakat sekaligus menyusun langkah bersama terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan cepat.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” ujar Ria.
Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. Asap dan kebakaran yang meluas dapat memengaruhi produktivitas pertanian hingga memicu risiko gagal panen.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan mitigasi sejak dini untuk menjaga produksi pangan dan mengantisipasi dampak yang lebih besar.
“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.
Dalam pembahasan lainnya, Forkopimda menyoroti kondisi sejumlah sungai yang mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi distribusi logistik maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Ria menyebut sejumlah permukiman mulai mengalami kesulitan mendapatkan air, sementara air Perumda Air Minum di beberapa lokasi terdampak intrusi air laut sehingga terasa asin.
“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin,” kata Ria.
Untuk membantu masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa mulai melakukan distribusi air bersih. Di antaranya Bala Komando dan mahasiswa GMNI. Pemerintah provinsi, kata Ria, akan memberikan dukungan terhadap gerakan sosial tersebut agar jangkauannya semakin luas.
Selain air bersih, pemerintah juga mencermati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan yang berpotensi meningkatkan beban masyarakat.
Sementara dalam perkembangan karhutla, Ria menyebut api masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya. Penanganan terus dilakukan bersama berbagai unsur di lapangan.
“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.
Ria menegaskan karhutla tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi terus diperkuat dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.
Kerja bersama tersebut diarahkan pada pemadaman, pencegahan kebakaran, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemprov Kalbar telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana. Meskipun APBD Perubahan 2026 belum disahkan, anggaran tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanggulangan bencana sesuai ketentuan.
“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegas Ria.
Rapat Forkopimda juga membahas laporan masyarakat mengenai aktivitas yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Ria meminta Satpol PP mengambil langkah sesuai aturan dengan mengedepankan pembinaan dan edukasi.
“Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka,” ujarnya.
Menurut Ria, setiap langkah penanganan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, sekaligus mengutamakan pencegahan dan pembinaan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat.
Melalui Rakor Forkopimda, Pemprov Kalbar bersama unsur pimpinan daerah berupaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan strategis. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat respons pemerintah dan memastikan kebutuhan dasar serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
About Author
