triggernetmedia.om – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah. Setiap program pemerintah, kata dia, harus diarahkan pada penyelesaian masalah dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ria saat memimpin rapat kerja bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Rapat kerja itu digelar untuk memperkuat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawal program prioritas Presiden sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ria menegaskan hasil rapat tidak boleh berhenti sebagai kesimpulan di atas kertas. Setiap daerah harus segera menerjemahkan hasil pembahasan ke dalam rencana aksi yang memiliki target dan penanggung jawab yang jelas.
“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong perubahan pola kerja dari sektoral menjadi lintas sektor. Menurutnya, berbagai persoalan daerah saling berkaitan sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan lebih dari satu organisasi perangkat daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara. Berdasarkan data per 2 September 2026, kualitas udara di Kubu Raya, Mempawah, dan Kota Pontianak berada pada kategori berbahaya dengan angka PM2.5 masing-masing 746, 444, dan 417.
Kondisi tersebut juga berdampak pada kesehatan. Hingga 1 September 2026 tercatat 1.053 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kota Pontianak mencatat 158 kasus, disusul Landak 153 kasus dan Bengkayang 123 kasus.
Ria meminta mitigasi karhutla diperkuat karena tingginya titik panas masih menjadi salah satu sumber persoalan. Pantauan satelit mencatat 7.569 titik panas di Kalbar, dengan jumlah terbesar berada di Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara.
“Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” katanya.
Di sektor ekonomi, Ria meminta pemerintah daerah memastikan investasi yang masuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kalbar pada Triwulan II 2026 tercatat 5,87 persen, sementara sepanjang 2026 telah diterbitkan 410 izin.
Pelayanan perizinan diminta dilakukan secara cepat dan transparan agar investasi tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal.
Pengendalian inflasi juga menjadi perhatian. Inflasi Kalbar pada Juli 2026 berada di angka 3,18 persen. Ketapang tercatat lebih tinggi dengan 3,73 persen. Kondisi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan juga diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ria mendorong konektivitas antardaerah diperkuat sehingga daerah yang mengalami surplus pangan dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah yang kekurangan.
“Bangun konektivitas antarwilayah agar daerah surplus bisa memasok daerah yang kurang,” ungkapnya.
Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ria menyoroti masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dapat beroperasi secara optimal. Dari 497 titik SPPG, sebanyak 71 titik berada dalam status warning/suspended.
Ia meminta rantai pasok MBG melibatkan pelaku usaha lokal. Bahan pangan, menurutnya, harus lebih banyak bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM agar program tersebut sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Untuk sektor perumahan, backlog di Kalbar mencapai 667.266 unit. Ria meminta pendataan dan pembangunan diprioritaskan di daerah dengan kebutuhan terbesar, sekaligus memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan kesehatan lingkungan.
Sementara itu, pada program Koperasi Merah Putih, sebanyak 431 koperasi atau sekitar 61 persen masih memiliki capaian kinerja di bawah 50 persen berdasarkan data Mei 2026. Ria meminta koperasi dikembangkan sesuai potensi ekonomi masing-masing wilayah agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
Ketahanan pangan juga menjadi perhatian karena meski 151 kecamatan atau 86,78 persen telah masuk kategori tahan pangan, masih terdapat 23 kecamatan atau 13,22 persen yang tergolong rentan pangan.
Di bidang kesehatan, tercatat 6.350 kasus TBC terkonfirmasi. Ria menilai penanganan penyakit tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor, terutama melalui perbaikan sanitasi dan kondisi perumahan.
Ia menyebut tingkat keberhasilan pengobatan TBC pada 2025 telah mencapai 93 persen, tetapi upaya pencegahan dan penanganan tetap harus diperkuat di luar sektor kesehatan.
“Penanganan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Perbaikan sanitasi dan perumahan harus ikut andil,” tegas Ria.
Melalui rapat kerja tersebut, Ria berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin solid. Ia menekankan seluruh program prioritas harus dikawal melalui kerja bersama, indikator yang jelas, dan aksi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
About Author
