triggernetmedia.com – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mendorong agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut akan didukung pemadanan data kependudukan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi salah satu basis dalam proses tersebut.
“Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.
Data kependudukan tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran. Pemerintah juga menyiapkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital.
Airlangga mengatakan langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
Berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.
Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.
Meski capaian inklusi keuangan sudah tinggi, pemerintah masih melihat perlunya peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara tepat.
Airlangga menambahkan, rekening yang disiapkan bagi masyarakat nantinya dapat menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan dukungan sistem pembayaran digital, pemerintah berharap akses layanan keuangan semakin merata dan terintegrasi.
“Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tutur Airlangga.
About Author
