triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemerintah kota di Kalimantan perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah meningkatnya tuntutan pembangunan dan keterbatasan ruang anggaran daerah.
Hal itu disampaikan Edi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
“Tema ‘Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh’ merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” kata Edi.
Menurut dia, kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan serupa, seperti rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal daerah, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pusat ke daerah.
Edi menilai ketahanan fiskal tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu membangun sumber pembiayaan yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satunya melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan sistem e-PONTI.
Menurut Edi, inovasi tersebut mendorong kenaikan transaksi perpajakan rata-rata 11,37 persen setiap tahun. Selain itu, Pemkot Pontianak juga menerapkan Online Tax Monitoring (OTM) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan melalui QROP Spasial untuk sinkronisasi data lintas sektor berbasis spasial serta Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) guna memperkuat pengelolaan aset daerah.
Edi menilai forum APEKSI menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam mengatakan Komwil V Regional Kalimantan merupakan salah satu komisariat wilayah yang aktif memberikan masukan terkait persoalan pembangunan daerah.
Menurut Alwis, berbagai rekomendasi dari Komwil V telah disampaikan kepada sejumlah kementerian hingga Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional,” ujar Alwis.
About Author
