triggernetmedia.com – Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap kuat di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta masyarakat tidak resah karena indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kinerja positif.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (8/4/2026). Dalam rapat tersebut, para menteri, wakil menteri, hingga pimpinan BUMN membahas perkembangan ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di posisi atas di antara negara-negara G20. Pada kuartal keempat 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,39 persen, hanya berada di bawah India.
Ia menambahkan, tren positif tersebut diperkirakan berlanjut pada kuartal pertama 2026 dengan proyeksi pertumbuhan mencapai minimal 5,5 persen. Sejumlah indikator seperti indeks keyakinan konsumen, neraca perdagangan, dan stabilitas sistem keuangan dinilai tetap terjaga.
Dari sisi konsumsi, kontribusi rumah tangga masih dominan dengan porsi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, ketahanan pangan juga dinilai kuat dengan produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton pada 2025 dan cadangan beras pemerintah sebesar 4,6 juta ton.
Di sektor energi, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun.
Dari sisi fiskal, penerimaan pajak hingga Maret 2026 tercatat tumbuh 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun. Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian global.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal dengan mempertahankan rasio utang di kisaran 40 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai undang-undang. Defisit anggaran pun dijaga di level 3 persen.
Di sektor moneter, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan intervensi di pasar keuangan, termasuk skema triple intervention. Suku bunga acuan (BI Rate) juga dipertahankan di level 4,75 persen.
About Author
