triggernetmedia.com – Wacana penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera kembali mencuat setelah jumlah korban meninggal dunia mencapai 770 orang. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pemerintah tengah melakukan pertimbangan komprehensif sebelum mengambil keputusan.
Menurut Muzani, keputusan menaikkan status kebencanaan tidak dapat dilakukan secara spontan. Pemerintah, katanya, memiliki kalkulasi tersendiri berdasarkan evaluasi kondisi di lapangan. “Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia mengakui bahwa bencana hidrometeorologis kali ini berdampak besar dan sempat memutus akses antardesa hingga antarkabupaten di sejumlah titik. Namun, laporan yang diterimanya menunjukkan adanya perbaikan situasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Beberapa akses yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka kembali dan dapat dilalui.
Muzani menilai perkembangan tersebut tidak lepas dari kerja keras aparat gabungan—kepolisian, TNI, BNPB—serta ribuan relawan yang terus membantu proses evakuasi dan pemulihan. Ia juga menyoroti tingginya solidaritas warga yang mengalir dalam bentuk bantuan logistik dan dukungan kemanusiaan. “Partisipasi masyarakat untuk memberikan empati dan dukungan luar biasa di tiga provinsi itu. Ini menjadi modal penting bagi kita,” kata Muzani, dikutip dari Antara.
Salah satu alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional, menurutnya, adalah mulai pulihnya akses vital, termasuk suplai listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sejumlah kendala di lapangan tetap perlu dievaluasi demi memperbaiki penanganan.
Sebelumnya, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, melaporkan bahwa total korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra telah mencapai 770 orang.




