triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pidato tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Tanggapan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/11/2025).
Dalam pidatonya, Edi menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan dan kritik konstruktif dari setiap fraksi. Ia menilai, pandangan DPRD merupakan cerminan dari semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
“Segala pandangan yang disampaikan fraksi menjadi cerminan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edi.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Edi menegaskan bahwa Pemkot Pontianak akan terus melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah. Ia juga memastikan penempatan ASN tetap berlandaskan analisis jabatan dan kinerja sesuai standar kompetensi.
“Pemerintah akan terus meningkatkan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin profesional,” ujarnya.
Kepada Fraksi PKS, Edi menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengelola belanja daerah secara efisien dengan fokus pada kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja melalui sinergi dunia pendidikan dan dunia usaha lewat program magang, job fair, dan forum kemitraan.
Selain itu, Pemkot terus menjaga kebersihan dan keindahan kota melalui pemeliharaan pohon, normalisasi parit, dan gotong royong masyarakat.
Edi juga menjelaskan kerja sama Satpol PP dengan instansi vertikal dalam pembinaan Linmas dan pengawasan lingkungan, serta upaya penataan kabel jaringan internet melalui koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Terhadap Fraksi Gerindra dan Nasdem, Edi menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah. Ia menyebut, Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan melaksanakan program Pajak Award untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Dalam penyusunan APBD 2026, Edi menegaskan, Pemkot tetap memprioritaskan alokasi belanja wajib, antara lain 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur publik. “Kita juga membuka peluang kerja sama pembiayaan kreatif melalui skema KPBU agar investasi daerah terus tumbuh,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi Golkar, Edi menjelaskan langkah-langkah penguatan fiskal melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan akademisi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah lewat digitalisasi dan pemanfaatan aset menganggur.
Sementara untuk Fraksi PKB, Pemkot berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan peningkatan layanan berbasis dana hibah. Di sektor pendidikan, pembangunan sekolah baru, rehabilitasi ruang belajar, dan penyediaan sarana TIK menjadi prioritas.
Menjawab Fraksi Demokrat, Edi menyoroti penanganan banjir, pengaturan lalu lintas, dan rencana pengembangan transportasi publik yang lebih aman dan ramah masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, sosial, serta kepesertaan BPJS dan bantuan bagi disabilitas.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R, penguatan bank sampah, serta pelatihan bagi pelaku usaha pengelolaan sampah.
Edi menutup tanggapannya dengan menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan DPRD dalam mengawal APBD agar tepat sasaran.
“Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.
About Author
