triggernetmedia.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah strategis pemerintah untuk mengalihkan sebagian dana pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun hasil sitaan kasus korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program pendidikan anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Kebijakan ini disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), usai menyaksikan penyerahan dana sitaan dari tiga korporasi besar Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.
“Sebagian dana yang diserahkan ke Menteri Keuangan akan kita alokasikan ke LPDP. Uang hasil sitaan korupsi dan efisiensi anggaran harus kita investasi untuk masa depan bangsa,” ujar Prabowo.
Membangun SDM Unggul Lewat LPDP
Prabowo menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari misinya mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Ia menyebut, potensi kecerdasan luar biasa tidak hanya dimiliki oleh kalangan mampu, tetapi juga banyak ditemukan di keluarga sederhana.
“Sekitar satu persen dari populasi kita memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Banyak dari mereka berasal dari keluarga miskin. Kita harus temukan dan bantu mereka,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, serta dukungan dari TNI dan Polri, untuk ikut aktif menjaring anak-anak berprestasi hingga ke pelosok desa.
“Semua jaringan pemerintah, termasuk ormas dan yayasan, harus ikut mencari anak-anak ini. Mereka akan kita didik melalui beasiswa penuh dari LPDP,” tambahnya.
Dari Pendidikan ke Pembangunan Desa Nelayan
Selain dialokasikan untuk LPDP, Presiden Prabowo juga menilai dana Rp13,2 triliun tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
“Dengan Rp13 triliun, kita bisa merenovasi sekitar 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Atau kita bisa bangun 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas lengkap,” ungkapnya.
Melalui program Kampung Nelayan Modern, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 desa nelayan pada akhir 2026, dengan anggaran Rp22 miliar per desa. Program ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih layak bagi jutaan masyarakat pesisir.
“Kalau satu kampung menampung 5.000 jiwa, maka 600 kampung bisa memberikan dampak bagi sekitar lima juta rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Transformasi Dana Hasil Korupsi untuk Kemajuan Bangsa
Kebijakan ini menunjukkan arah baru dalam pengelolaan dana hasil sitaan negara — bukan sekadar dikembalikan ke kas negara, melainkan dioptimalkan untuk investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Prabowo menilai langkah ini sebagai bentuk keadilan sosial yang nyata.
“Uang hasil kejahatan kita kembalikan untuk masa depan anak-anak bangsa. Inilah cara terbaik untuk menebus kerugian negara,” ujarnya.
About Author
