Selasa, 5 Mei 2026
Trigger Netmedia
  • Home
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Lifestyle
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan
No Result
View All Result
Trigger Netmedia
Home Headline

Pengamat: Permintaan Tambahan Anggaran Kementerian Perlu Diuji Konsistensinya dengan Instruksi Efisiensi Presiden

Tantangan Implementasi Inpres Efisiensi No. 1/2025

TriggerNetMedia by TriggerNetMedia
11 Juli 2025
in Headline, Keuangan, Nasional, News
0
Pengamat: Permintaan Tambahan Anggaran Kementerian Perlu Diuji Konsistensinya dengan Instruksi Efisiensi Presiden

Presiden Prabowo Subianto. Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo memberlakukan efisiensi kepada semua kementerian dan lembaga. Belakangan, kebijakan efisiensi tersebut kembali dipertanyakan. (ist)

1.2k
VIEWS
Share on Facebook

triggernetmedia.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cusdiawan, menilai bahwa permintaan tambahan anggaran dari sejumlah kementerian dan lembaga patut dipertanyakan secara kritis. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan kebijakan efisiensi belanja negara yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Yang dikhawatirkan, publik akan membaca hal ini sebagai bentuk inkonsistensi atau paradoks dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Cusdiawan, melansir Suara.com, Jumat (11/7/2025).

Related posts

Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan

Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan

5 Mei 2026
Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS

Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS

5 Mei 2026

Menurut pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pamulang ini, wacana efisiensi yang didorong presiden justru berpotensi tidak selaras dengan kepentingan di internal kabinet. “Publik akan bertanya: sejauh mana gagasan efisiensi Presiden sejalan dengan pola pikir para menterinya?”

Cusdiawan mengingatkan bahwa ketidaksinkronan ini bisa memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, apalagi isu komunikasi dan koordinasi selama ini dianggap sebagai titik lemah pemerintahan.

Dari sisi kebijakan publik, ia menilai pentingnya transparansi dalam proses pengajuan tambahan anggaran. “Perlu ada rasionalisasi yang jelas. Apakah permintaan itu muncul dari kebutuhan riil dan teknokratis, atau sekadar dorongan ego sektoral?” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa dengan keterbatasan sumber daya fiskal, setiap kementerian pasti akan berusaha mengamankan alokasi anggaran semaksimal mungkin, yang berisiko menimbulkan ketimpangan dan konflik kepentingan jika tidak diawasi secara ketat.

“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menimbulkan ketidakpuasan internal, atau lebih buruk lagi—tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Cusdiawan.

Sebelumnya, sejumlah kementerian dan lembaga diketahui mengajukan permintaan tambahan anggaran dalam rapat bersama Komisi-Komisi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Hal ini kontras dengan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.

About Author

TriggerNetMedia

See author's posts

Tags: # apbn 2025alokasi anggaran pemerintah pusatefisiensi belanja negaraego sektoral kabinet Prabowoharmonisasi kebijakan kabinetInpres 1 Tahun 2025kebijakan efisiensi Prabowo Subiantokementerian ajukan anggaran tambahanketahanan fiskal nasionalkomunikasi politik pemerintahankonflik antara presiden dan menterikoordinasi pemerintah pusatkritik terhadap kabinet merah putihparadoks kebijakan fiskalpenambahan anggaran kementerian 2025pengamat CIGDEP Cusdiawanpengawasan belanja negarapolemik tambahan anggaran DPRpolitik anggaran Indonesiarasionalisasi anggaran negarareformasi birokrasi anggarantransparansi anggaran kementerian
Previous Post

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM, Tegas Atasi Kelangkaan dan Harga di Atas HET

Next Post

Next Post

Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan

Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan

5 Mei 2026
Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS

Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS

5 Mei 2026
Kemendagri: Inflasi April 2026 Terkendali 2,42 Persen, Daerah Diminta Tetap Waspada Harga

Kemendagri: Inflasi April 2026 Terkendali 2,42 Persen, Daerah Diminta Tetap Waspada Harga

5 Mei 2026

Gallery Video

  • DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024
    • DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

    • Watch Video

  • DEBAT PUBLIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG 2020 SEGMEN 3
    • DEBAT PUBLIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG 2020 SEGMEN 3

    • Watch Video

  • DEBAT PUBLIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG 2020 SEGMEN 4
    • DEBAT PUBLIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG 2020 SEGMEN 4

    • Watch Video

  • DEBAT PUBLIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG 2020 SEGMEN 5
    • DEBAT PUBLIK PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG 2020 SEGMEN 5

    • Watch Video

  • KAMPUNG KB MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
    • KAMPUNG KB MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

    • Watch Video

  • DPRD SAHKAN APBD KABUPATEN MEMPAWAH TA 2021 Rp1,08 TRILIUN
    • DPRD SAHKAN APBD KABUPATEN MEMPAWAH TA 2021 Rp1,08 TRILIUN

    • Watch Video

Advertisement Space Availble

Recent News

  • Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan
  • Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS
  • Kemendagri: Inflasi April 2026 Terkendali 2,42 Persen, Daerah Diminta Tetap Waspada Harga

PT. KALBAR INFORMASI GROUP (KBIG)

Recent News

Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan

Gibran Soroti Kasus Pencabulan 50 Santriwati di Pati, Tegaskan Proses Hukum Transparan

5 Mei 2026
Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS

Komnas HAM Desak Polisi Usut Kasus Pencabulan Santriwati di Pati dengan UU TPKS

5 Mei 2026
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kode Prilaku Perusahaan Pers
  • Amsi

copyright © 2025 banner 120x600

No Result
View All Result
  • Home
  • Kalbar
    • Pontianak
    • Kayong Utara
    • Ketapang
    • Kubu Raya
    • Kapuas Raya
    • Landak
    • Mempawah
    • Sanggau
    • SingBeBas
    • Kapuas Hulu
  • News
    • Peristiwa
    • Sospolhukam
    • Metropolitan
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
    • Keuangan
    • Bisnis
    • Industri
    • Makro
    • IHSG
    • Fintech
  • Edutaiment
    • Literasi
    • Edukasi
    • Budaya
    • Gadgets
    • IT
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Kabar Arena
    • Otomotif
  • Lifestyle
    • Comunity
    • Kekinian
    • Fashion
    • Milenial
  • Infotainment
    • Selebritis
    • Film
    • Music
    • Zodiak
  • Kuliner
    • Food
    • Pesona Dunia
    • Pesona Nusantara
  • Pariwara
    • Videotron
    • Foto
    • Kanal Iklan

copyright © 2025 banner 120x600