triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Keempat rancangan regulasi tersebut mencakup pencabutan aturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Ranperda tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Ranperda pertama mengatur pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Pencabutan kedua regulasi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi.
Ranperda kedua berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Edi menjelaskan, penyempurnaan aturan diperlukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai pengelolaan barang milik daerah.
“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.
Selanjutnya, Ranperda ketiga mengatur penyelenggaraan transportasi di Kota Pontianak. Edi menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, karakteristik geografis Pontianak yang memiliki jaringan sungai menjadikan transportasi air sebagai salah satu aspek penting dalam sistem mobilitas masyarakat. Karena itu, regulasi transportasi perlu mengakomodasi moda transportasi darat dan sungai secara terintegrasi.
“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.
Pengaturan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta memperlancar pergerakan orang dan barang. Selain itu, regulasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.
Adapun Ranperda keempat menyangkut penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Edi menerangkan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD). Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, modal BUMD dapat bersumber dari penyertaan modal daerah yang berasal dari APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Edi berharap pembahasan keempat Ranperda bersama DPRD Kota Pontianak dapat berlangsung efektif dan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.











