triggernetmedia.com – Perum Bulog menegaskan tidak ada karyawannya yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belakangan menjadi perhatian publik. Berdasarkan hasil penelusuran bersama aparat penegak hukum, dugaan penyimpangan tersebut mengarah pada oknum masyarakat di luar perusahaan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan kesimpulan itu diperoleh melalui koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum, termasuk Bareskrim Polri, unsur intelijen, serta jajaran kepolisian daerah.
“Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya, yang terindikasi kemarin itu murni ya, dari oknum masyarakat,” tegas Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia juga memastikan tidak ada keterlibatan pegawai Bulog dalam praktik tersebut.
“Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali, clear and clean,” ujarnya.
Ahmad Rizal menjelaskan, indikasi pengoplosan beras SPHP mengarah pada oknum di jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Mereka diduga memanfaatkan mekanisme pemesanan beras melalui aplikasi Klik SPHP.
Menurutnya, penelusuran terhadap alur distribusi dan transaksi menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi sumber penyimpangan serta pihak yang bertanggung jawab. Bulog juga mengakui pengawasan menjadi lebih kompleks setelah beras beredar di pasar.
Meski demikian, perusahaan memastikan tetap menjalankan pengawasan terhadap distribusi beras SPHP. Bulog turut mengajak masyarakat melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan agar dapat segera ditindaklanjuti bersama aparat berwenang.
Sebagai langkah pencegahan, Bulog telah membentuk Satuan Tugas Khusus dan memperkuat pemeriksaan terhadap jaringan mitra RPK di seluruh Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan beras SPHP disalurkan sesuai peruntukannya, tidak dikemas ulang atau dioplos, serta dijual mengikuti ketentuan harga yang berlaku.
Bulog juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar setiap dugaan penyimpangan dapat ditelusuri secara menyeluruh dan diproses sesuai ketentuan.
Di sisi internal, perusahaan melakukan evaluasi tata kelola distribusi, termasuk menyempurnakan mekanisme pengawasan, memperketat standar operasional prosedur (SOP), serta meningkatkan kepatuhan mitra penyalur.
Bulog menegaskan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menutup celah penyalahgunaan dan memastikan seluruh proses distribusi berjalan transparan, profesional, serta akuntabel.
Sebagai operator pangan pemerintah, Bulog menyatakan berkomitmen menjaga integritas program SPHP dan memastikan beras yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan pengawasan dan sinergi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional.
About Author
