triggernetmedia.com – Pemerintah Indonesia menargetkan keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dapat terealisasi pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah regulasi yang menjadi persyaratan keanggotaan organisasi internasional tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, tingkat pemenuhan persyaratan atau compliance Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen.
“Progress sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dipenuhi Indonesia sebelum resmi menjadi anggota OECD. Airlangga menyebutkan, pemerintah memprioritaskan penyusunan dan revisi tiga regulasi yang dinilai penting untuk mendukung proses tersebut.
Regulasi pertama berkaitan dengan foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing yang melibatkan pihak swasta maupun perusahaan. Menurut Airlangga, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara komprehensif mengatur tindak pidana tersebut.
Untuk memenuhi ketentuan itu, pemerintah turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
” Salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Regulasi kedua yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sementara regulasi ketiga menyangkut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Airlangga menilai aturan mengenai persaingan usaha tersebut perlu diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan tata kelola saat ini.
Pemerintah akan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Komisi VI DPR RI dalam proses pembahasan revisi regulasi tersebut.
“Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” lanjutnya.
Terkait revisi UU Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan usulan perubahan regulasi tersebut telah disampaikan KPPU dan turut menjadi inisiatif DPR melalui Komisi VI. Pemerintah berharap pembahasannya dapat segera diselesaikan.
“Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR, di mana itu minta segera diselesaikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Sekjen OECD dijadwalkan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto.
Pertemuan itu diharapkan menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi antara Indonesia dan OECD dalam proses aksesi menuju keanggotaan penuh pada 2028.
About Author
