triggernetmedia.com – Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menduga terdapat motif politik saling sandera antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di balik polemik dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara.
Ridho menilai, dugaan penyadapan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan persoalan intelijen dan keamanan. Ia menduga praktik tersebut memiliki dimensi politik, yakni untuk memantau pergerakan Prabowo melalui sejumlah orang yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dan kini berada di lingkungan pemerintahan.
“Ini bukan persoalan kecerobohan intelijen, keamanan, tapi ini ada motif politik saling sandera di dalamnya,” ujar Ridho kepada Suara.com, Jumat (6/11/2026).
Ia menduga Jokowi memanfaatkan sejumlah orang yang masih memiliki kedekatan dengannya untuk memantau aktivitas kelompok Prabowo di pemerintahan.
“Supaya pergerakan Prabowo Cs ini terpantau oleh Jokowi, maka Jokowi memanfaatkan orang-orangnya yang sedang berada di pemerintahan,” ujarnya.
Lebih jauh, Ridho mengaitkan dugaan tersebut dengan upaya kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruh politik di lingkar kekuasaan Prabowo.
“Terlepas saya banyak kritik terhadap Prabowo, tapi makar yang dilakukan oleh (Listyo) Sigit Cs ini perbuatan yang tidak bisa dimaafkan dan ini bagian dari geng Solo ingin mengontrol kekuatan Prabowo,” tandasnya.
Posisi Teddy Indra Wijaya Ikut Disorot
Dalam konteks tersebut, Ridho turut menyoroti posisi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang belakangan menjadi perbincangan publik. Teddy diketahui pernah menjadi ajudan Jokowi sebelum bergabung dalam pemerintahan Prabowo.
“Kita lihat saja si Prabowo surprise-surprise apa yang akan dilakukan oleh istana terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Jokowi Cs, termasuk Teddy yang akhir-akhir ini sedang menjadi pembicaraan publik,” kata Ridho kepada Suara.com, Jumat (6/11/2026).
Ridho juga menekankan pentingnya peran Sekretaris Kabinet sebagai penghubung antara presiden dan berbagai pihak yang ingin menyampaikan aspirasi maupun masukan kepada kepala negara.
Menurutnya, jabatan tersebut harus mampu menjembatani komunikasi antara presiden dan publik, tanpa menjadi penghalang bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan pandangan.
“Sipil atau militer yang penting bagaimana fungsinya bisa menjadi jembatan bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan kepada presiden,” tegasnya.
Ia menilai akses masyarakat untuk menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo selama ini masih terbatas. Kondisi tersebut, menurut Ridho, perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Teddy sebagai Sekretaris Kabinet.
“Selama ini kan si Teddy ini enggak memberikan ruang kepada publik untuk memberikan masukan kepada presiden, semuanya tertutup, sulit, bahkan tidak bisa menembus presiden untuk memberikan masukan-masukan itu,” imbuhnya.
About Author
