triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kontribusi belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya sekitar 14–15 persen. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan peran seluruh pelaku ekonomi untuk mendorong pertumbuhan nasional.
Suahasil memaparkan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia pada 2025 mencapai Rp23.821,1 triliun.
“APBN itu, belanja negara itu, totalnya tahun ini mungkin sedikit di bawah Rp4.000 triliun. Namun, produk domestik bruto yang diciptakan oleh seluruh perekonomian Indonesia adalah sekitar Rp25.000 triliun. Berarti yang namanya APBN itu ya mungkin hanya sekitar 14–15 persen. Ukuran kesejahteraan adalah produk domestik bruto,” kata Suahasil dalam acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, sebagaimana dikutip Rabu (28/10/2026).
Menurut Suahasil, sebagian besar aktivitas ekonomi nasional justru ditopang oleh masyarakat dan pelaku usaha di luar belanja pemerintah. Kontribusi tersebut berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, serta kegiatan perdagangan internasional, termasuk ekspor dan impor.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengoordinasikan berbagai sektor ekonomi agar mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan PDB secara keseluruhan.
Suahasil menekankan bahwa penggunaan anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi besar. Dengan demikian, belanja APBN tidak hanya terserap, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kalau dari kita Pemerintah, Rp4.000 triliun belanja negaranya digunakan dengan cara yang paling intensif dampaknya. Atau kalau bahasa ekonominya yang angka penggandanya, multiplier-nya paling tinggi,” lanjutnya.
Sebagai otoritas fiskal, Kementerian Keuangan juga memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan penerimaan dan belanja negara. Terlebih, dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun untuk membiayai belanja negara yang mencapai Rp4.106,3 triliun.
“Kita pastikan bahwa pengeluaran negaranya itu di titik-titik yang penting, kita pastikan yang namanya penerimaan negaranya terkumpul,” imbuh Suahasil.
Ia menjelaskan, APBN memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian. Pertama, mendorong pertumbuhan melalui belanja pemerintah yang diarahkan pada kegiatan produktif.
Kedua, menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan aktivitas perdagangan. Suahasil mencontohkan kenaikan harga minyak dunia yang disebut telah menembus 116 dolar AS per barel.
Dalam situasi tersebut, pemerintah berupaya menjaga harga sejumlah barang bersubsidi di dalam negeri agar aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Tapi sejumlah produk barang bersubsidi di dalam negeri tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut. Nah, ini artinya APBN itu menstabilkan. APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu fluktuatif. Konsumsi masyarakat kita stabilkan,” paparnya.
Ketiga, APBN harus dikelola secara kredibel dan sehat. Suahasil menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap PDB.
Menurutnya, defisit anggaran tetap dimungkinkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan, tetapi harus dikelola secara terukur agar tidak mengganggu keberlanjutan fiskal.
“Boleh defisit, tapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Karena itu komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3 persen menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan,” jelasnya.
Selain APBN, Suahasil menyebut pemerintah kini memiliki Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen untuk mendukung investasi dan mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Ia mengibaratkan APBN dan Danantara sebagai dua instrumen yang memiliki peran berbeda, tetapi perlu bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung visi ekonomi Indonesia.
“Tangan pertama adalah APBN, tangan kedua adalah Danantara sebagai investment arms of the Republic of Indonesia. Kita harus bekerja sama dengan sangat terang. Dua tangan ini adalah untuk menciptakan, menjalankan visi-visi besar tadi,” ujar Suahasil.
Melalui pengelolaan belanja negara yang terarah, penerimaan yang optimal, serta sinergi dengan investasi, pemerintah berharap aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
About Author
