triggernetmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut mengemuka setelah penyidik memeriksa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Asgianto sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada 18 Agustus 2026.
Menurut Budi, keterangan Asgianto mengindikasikan adanya kemungkinan praktik serupa di sejumlah daerah lain. Karena itu, KPK masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sejauh mana pola tersebut terjadi di luar Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Temuan audit BPK ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, tetapi juga di daerah-daerah lain,” ujar Budi, Rabu (19/8/2026).
KPK sebelumnya mengungkap perkara ini melalui rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2026. OTT pertama berlangsung pada 7-8 Juni dan turut mengamankan Bupati Muara Enim Edison.
Pada 9 Juni 2026, KPK kemudian menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2025-2026.
Keempat tersangka tersebut yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
Sehari setelahnya, KPK kembali melakukan OTT dan mengamankan seorang aparatur sipil negara dari BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Pada 11 Juni 2026, penyidik menetapkan lima tersangka dalam perkara berbeda yang berkaitan dengan dugaan suap untuk mengondisikan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Mereka adalah Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari.
Dalam perkara tersebut, Augusz disebut pernah menjadi staf ahli Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi. Sementara Titin diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Pengusutan kemudian berkembang ke pemeriksaan sejumlah pihak lainnya. Pada 13-14 Juli 2026, KPK menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik.
Bobby selanjutnya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK pada 16 Juli 2026.
Dengan adanya keterangan dari Bupati PALI, KPK kini turut mendalami kemungkinan adanya praktik pengondisian hasil audit BPK di daerah lain. Penyidik masih mengumpulkan informasi dan alat bukti untuk memastikan apakah terdapat pola serupa di luar kasus Muara Enim.
About Author
