triggernetmedia.com – Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama pembangunan. Tanpa dua hal tersebut, upaya membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dinilai sulit terwujud.
Pandangan itu mengemuka dalam Kunstkring Dialogue: Forum Ekonomi Restoratif yang berlangsung di Jakarta pada 24–26 Juni 2026. Forum yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal itu menghasilkan komitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi restoratif yang berpihak pada perempuan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian semata. Menurut dia, kewenangan Kementerian PPPA yang terbatas membuat dukungan lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan.
“Kalau upaya yang dilakukan terpecah-pecah, tujuan memberdayakan perempuan tidak akan pernah tercapai,” ujar Veronica.
Direktur Program Yayasan Penabulu, Rini D. Nasution, menilai penguatan ekosistem masyarakat sipil penting agar perempuan memiliki ruang lebih besar sebagai pemimpin lokal, pengelola aset produktif, pemegang hak, sekaligus agen perubahan di komunitas.
Forum tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah menyusun kebijakan yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek utama pembangunan.
Veronica mengungkapkan sekitar 80 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan perempuan. Meski demikian, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Kalau ingin mewujudkan Indonesia Emas, perempuan harus mendapat akses yang setara. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi subjek perubahan,” katanya.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan perempuan juga memegang peran penting dalam pengembangan pariwisata restoratif, terutama di tingkat desa.
“Perempuan adalah jantung pariwisata restoratif. Mereka menjadi pusat pelestarian lingkungan sekaligus penggerak ekonomi keluarga,” ujarnya.
Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program pemberdayaan perempuan berbasis lingkungan, antara lain Kebun Pangan Perempuan (KPP), pengembangan agroforestri bambu, dan Perhutanan Sosial Khusus Perempuan di Nusa Tenggara Timur. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan beban kerja domestik masih menjadi tantangan utama yang membatasi ruang perempuan mengembangkan usaha. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Kehutanan mendorong penyediaan lahan produksi melalui skema perhutanan sosial bagi kelompok perempuan.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menjelaskan program tersebut dirancang untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap lahan, modal, dan pasar. Di Nusa Tenggara Timur, pemerintah telah menerbitkan izin perhutanan sosial seluas 648 hektare kepada 335 orang, dengan 310 penerima merupakan perempuan.
Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, mengatakan Kunstkring Dialogue digagas bersama Penabulu-Oxfam sebagai ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen membangun ekonomi restoratif yang inklusif dan berpihak pada perempuan.
Forum ini merupakan bagian dari pameran Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan—Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi yang digelar Yayasan Uma Nusantara di Tugu Kunstkring Palais, Jakarta.
About Author
