triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan strategis kota, mulai dari kemacetan, infrastruktur, hingga pembiayaan layanan kesehatan.
Permintaan itu disampaikan Edi dalam Silaturahmi Ramadan Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak, Jumat.
Ia menyebut aktivitas Pelabuhan Dwikora dan distribusi logistik menjadi penyumbang utama kepadatan lalu lintas di dalam kota. Karena itu, ia mendorong percepatan operasional Pelabuhan Kijing.
“Minimal bisa beroperasi 50 persen agar kendaraan berat tidak lagi masuk kota,” kata Edi.
Selain pelabuhan, Edi menilai pembangunan outer ring road, Jembatan Kapuas III, dan Jembatan Garuda menjadi solusi jangka panjang mengurai kemacetan. Ia juga meminta provinsi memediasi pembangunan jalan lintas wilayah yang sebagian melewati Kabupaten Kubu Raya.
Edi turut menyinggung persoalan batas wilayah administratif yang hingga kini belum tuntas. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memfasilitasi revisi regulasi agar persoalan tersebut tidak berlarut.
Di sektor kesehatan, pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar pada 2026 disebut berdampak pada pembiayaan Universal Health Coverage. Meski capaian UHC Pontianak pada 2025 mencapai 98,2 persen, pemerintah kota harus menambah anggaran agar layanan tetap berjalan optimal.
Pontianak juga menghadapi ancaman banjir dan kebakaran lahan. Pemerintah kota menerapkan pompanisasi dan mendorong normalisasi sungai yang menjadi kewenangan lintas daerah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan siap mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Pontianak, termasuk outer ring road dan Jembatan Kapuas III.
“Kami akan menyinergikan kawasan hinterland Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah sebagai gerbang Kalimantan Barat,” ujarnya.




