triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya mendapat sindiran dari Presiden Prabowo Subianto saat retret di Hambalang, Bogor, beberapa hari lalu. Sindiran itu terkait persoalan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang, ‘apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden,” kata Purbaya di sela konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Purbaya mengakui masih ditemukan praktik kecurangan, terutama under invoicing atau penggelembungan harga semu untuk mengurangi kewajiban. Praktik tersebut terdeteksi oleh Tim 10 di Lembaga National Single Window (LNSW).
Menurut dia, sistem LNSW telah mampu mendeteksi sejumlah perusahaan sawit yang melakukan under invoicing hingga sekitar 50 persen dari nilai ekspor. “Itu akan kita kejar ke depan, dan mereka tidak bisa main-main lagi,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna menutup potensi kebocoran penerimaan negara.
Selain Bea Cukai, Purbaya juga menyoroti persoalan di Direktorat Jenderal Pajak. Ia menyebut adanya perusahaan di sektor baja dan bahan bangunan yang diduga menjual produk secara tunai tanpa memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN).
“Potensi kerugiannya bisa lebih dari Rp4 triliun setahun,” kata Purbaya.
Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan aparat pajak dan bea cukai terhadap praktik tersebut. Karena itu, Purbaya memastikan akan melakukan reorganisasi di DJP dan DJBC.
Khusus untuk Bea Cukai, Purbaya menyebutkan opsi perampingan pegawai jika perbaikan tidak berjalan efektif. “Kalau tidak bisa dibenahi dalam setahun, bisa dirumahkan. Tapi yang kinerjanya baik akan kita pertahankan,” ujarnya.
About Author
