triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya untuk meninggalkan pola kerja reaktif. Kecepatan merespons persoalan di lapangan menjadi kunci utama pelayanan publik agar tidak tertinggal oleh derasnya arus informasi di media sosial.
Pesan tersebut disampaikan Edi saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 59 pejabat di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (31/12/2025). Para pejabat yang dilantik terdiri dari 32 pejabat administrator (setingkat eselon tiga) dan 27 pejabat pengawas (eselon empat). Salah satu jabatan kewilayahan strategis yang diisi adalah Camat Pontianak Selatan yang kini dijabat oleh Wulanda Anjaswari.
“Kita tidak boleh bekerja menunggu masalah menjadi viral di media sosial. Begitu melihat persoalan di lapangan, segera direspons dan dikoordinasikan. Jangan menunggu isu meluas baru bergerak,” kata Edi dalam pidato arahannya.
Dinamika dan Inovasi
Edi menjelaskan, pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat. Hal ini menuntut ASN untuk tidak hanya bekerja secara profesional berdasarkan nilai-nilai BerAKHLAK (akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif), tetapi juga berani melakukan inovasi.
Ia mengingatkan bahwa kelambatan birokrasi dapat memberikan dampak berantai yang luas. “Pelayanan yang lambat tidak hanya mengganggu kepuasan warga, tetapi juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, hingga penciptaan lapangan kerja di Pontianak,” tuturnya.
Tantangan Lingkungan
Selain urusan birokrasi, Edi menyoroti tantangan fisik kota, terutama penanganan genangan dan banjir akibat letak geografis serta fenomena pasang air laut. Ia menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah kota saja.
“Penanganan banjir memerlukan sinergi lintas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat. Koordinasi dan kolaborasi adalah kunci karena menyangkut kewenangan yang lebih luas,” tambah Edi.
Wali Kota berharap para pejabat yang baru dilantik, termasuk para lurah, kepala puskesmas, dan kepala sekolah, mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Kecepatan respons dan kepedulian terhadap masalah warga dianggap sebagai modal utama dalam menjaga marwah institusi pemerintah di era digital.
About Author
