triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara resmi meluncurkan tiga kanal pembayaran digital, yakni IB Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account. Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting) dan Peningkatan Kapasitas Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025 di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Selasa (16/12/2025).
Peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Ria Norsan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa transformasi digital telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dan pemerintah ke arah non-tunai yang lebih efisien, aman, dan transparan.
Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat digitalisasi pendapatan dan belanja daerah melalui pemanfaatan berbagai instrumen pembayaran digital, seperti QRIS, layanan perbankan elektronik Cash Management System (CMS) SP2D Online, serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data hingga Desember 2024, Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam elektronifikasi transaksi, dengan jumlah alat pembayaran menggunakan kartu mencapai 4,9 juta unit dan lebih dari 760.000 pengguna QRIS.
“Peluncuran IB Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Ria Norsan.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan rapat tingkat tinggi dan peningkatan kapasitas ETPD menjadi sarana penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat, khususnya dalam pemerataan infrastruktur jaringan dan peningkatan literasi keuangan digital masyarakat.
Ria Norsan turut menyinggung penerapan digitalisasi pembayaran pajak di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran langsung dari rumah melalui aplikasi gawai.
“Praktik-praktik baik tersebut perlu menjadi referensi agar Kalimantan Barat tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia berharap, implementasi kanal pembayaran digital ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan belanja daerah, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan, termasuk penipuan daring dan aktivitas ilegal lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi III DPRD Kalbar, se




