triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Sekretaris Daerah Kalbar Harisson menyebut reformasi tidak boleh sekadar administratif.
“Reformasi birokrasi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Harisson dalam kegiatan asistensi virtual, Senin (4/5/2026).
Ia mengklaim capaian reformasi birokrasi di Kalbar menunjukkan tren positif. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan nilai evaluasi bukan tujuan utama, melainkan indikator perbaikan layanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Kementerian PAN-RB Budi Prawira menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya pengusulan Zona Integritas, lemahnya pembaruan dokumen rencana aksi, serta indikator kinerja yang belum berorientasi pada hasil.
Ia juga menilai banyak daerah masih berfokus pada aktivitas program, bukan pada dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, penguatan manajemen risiko dan pengelolaan benturan kepentingan dinilai penting untuk meningkatkan integritas birokrasi.
“Birokrasi yang baik adalah yang mampu mengelola risiko, terbuka terhadap pengaduan, dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
About Author
