triggernetmedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menetapkan lima arah kebijakan utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah. Strategi ini melibatkan kerja lintas sektor dan kolaborasi berbagai pihak.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pertama adalah pembaruan dan integrasi data kemiskinan hingga tingkat RT dan RW agar lebih akurat dan kredibel. Data ini akan menjadi dasar bagi seluruh program penanggulangan kemiskinan.
Kedua, Pemkot menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan.
Selanjutnya, kebijakan ketiga diarahkan pada transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan kerja, pengembangan wirausaha, dan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Corporate Social Responsibility (CSR), serta kemitraan usaha.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi juga berdaya dan mandiri,” ujar Bahasan.
Arah kebijakan keempat menekankan penguatan kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sementara kebijakan kelima berfokus pada peningkatan tata kelola, monitoring, dan evaluasi program agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bahasan menegaskan, pengentasan kemiskinan bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab moral bersama. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya.
Ia juga menyebut sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti validitas data kemiskinan, keterbatasan akses layanan dasar, serta kemiskinan struktural akibat rendahnya keterampilan dan produktivitas ekonomi.
Bahasan berharap, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak mampu bekerja efektif agar penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, dapat tercapai sesuai target nasional.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menyatakan kesiapan PKK mendukung Pemkot melalui pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan di tingkat masyarakat.
PKK juga menjalankan program pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan pemanfaatan pekarangan rumah melalui program Hatinya PKK sebagai sumber pangan keluarga.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya terbantu, tapi juga berdaya dan mandiri,” kata Yanieta.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah dan PKK diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pontianak.
About Author
