triggernetmedia.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai periode kemunduran serius dalam demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam catatan reflektifnya, WALHI menyebut arah pembangunan nasional kini semakin menjauh dari cita-cita konstitusi dan prinsip keadilan ekologis.
“Indonesia Gelap bukan sekadar tagar, tetapi gambaran nyata kondisi negara di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” tulis WALHI.
WALHI menilai kabinet pemerintahan saat ini terlalu gemuk namun tidak efektif. Berbagai kebijakan dinilai mengabaikan hak rakyat dan keberlanjutan lingkungan, sementara ruang sipil kian terdesak oleh kebijakan yang memberi tempat lebih besar bagi militer. Pengesahan revisi Undang-Undang TNI disebut menjadi simbol kembalinya dominasi militer di ranah sipil.
Selain itu, WALHI menilai pemerintah melanjutkan model tata kelola ekonomi yang bersifat ekstraktif—mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.
“Logika pertumbuhan 8% hanya menjadi dalih untuk mempercepat investasi berbasis ekstraksi. Negara mengejar angka, tapi mengorbankan manusia dan ekosistem,” kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring.
Dari berbagai daerah, kritik serupa muncul.
Wengki Purwanto dari WALHI Sumatera Barat menilai pembangunan yang tertuang dalam RPJMN gagal memastikan pemulihan hak rakyat dan lingkungan. Ia menyoroti proyek pangan dan energi yang justru mempersempit ruang hidup masyarakat.
“Mustahil ekonomi rakyat kuat jika ruangnya dirampas, lahan pangan rusak, dan sumber air tercemar,” ujarnya.
Di Kalimantan Selatan, Raden Rafiq menggambarkan krisis ekologis yang berlangsung tanpa solusi komprehensif dari negara. Ia juga menilai pembentukan KODAM baru tidak menjawab kebutuhan masyarakat adat Meratus, melainkan memperkuat pendekatan militeristik. Rafiq turut menyinggung kasus keracunan akibat proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak evaluasi total terhadap program tersebut.
Dari Jawa Timur, Wahyu Eka menilai proyek-proyek seperti PLTU, co-firing biomassa, hingga giant sea wall menunjukkan keberlanjutan palsu.
“Yang terjadi bukan transisi energi, melainkan akumulasi krisis dan penguatan kekuasaan fosil,” katanya.
Sementara itu, Andi Rahman dari WALHI Sulawesi Tenggara menyoroti semakin terkonsentrasinya kendali sumber daya alam di tangan segelintir elit ekonomi-politik.
“Negara dan ruang hidup rakyat kini dikuasai oleh kelompok kecil yang menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Bagi WALHI, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan masa pemulihan ekologis, melainkan periode konsolidasi kekuasaan yang mengabaikan keberlanjutan. Organisasi lingkungan terbesar di Indonesia itu menegaskan, arah pembangunan yang berorientasi pada investasi besar dan keamanan justru memperdalam krisis ekologis serta memperlebar jarak antara negara dan rakyatnya.
About Author
