triggernetmedia.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya untuk mempercepat reformasi fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terjaga. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar pada Selasa malam, 22 Juli 2025, usai rapat mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menerima laporan terkait perkembangan pembahasan APBN yang sedang berlangsung di DPR RI. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden memberikan arahan strategis, termasuk langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, dan pengendalian defisit fiskal,” jelas Teddy.
Fokus Arahan Presiden:
-
Reformasi Fiskal Berkelanjutan – Termasuk reformasi di sisi penerimaan negara agar pendapatan negara tetap memadai.
-
Efisiensi Belanja – Belanja negara diarahkan pada program-program prioritas dan strategis.
-
Pengendalian Defisit – Defisit fiskal harus dijaga agar tetap terkendali, tidak membebani keuangan negara.
-
Deregulasi Ekonomi – Presiden menekankan pentingnya deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, perdagangan, dan efisiensi tata kelola.
Penyusunan RAPBN 2026
Rapat juga membahas persiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026, yang dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada bulan Agustus 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar RAPBN 2026 mengakomodasi program-program prioritas nasional, termasuk:
-
Makan Bergizi Gratis (MBG)
-
Sekolah Rakyat (SR)
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
-
Program ketahanan pangan
-
Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen)
-
Perbaikan sekolah madrasah dan sekolah digital
-
Dukungan untuk pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (Kemendiktisaintek)
“Bapak Presiden ingin agar APBN membiayai program prioritas dan tidak menjadi satu-satunya penopang perekonomian. Oleh karena itu, deregulasi dan kemudahan usaha harus terus diperkuat,” kata Sri Mulyani.
About Author
