triggernetmedia.com, Pontianak – Sebanyak 108 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat mengikuti kunjungan pembelajaran ke Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (24/6/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari program praktikum lapangan yang berfokus pada pemahaman sistem manajemen pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menyambut langsung rombongan praja di Ruang Rapat Kantor Wali Kota. Dalam sambutannya, Amirullah menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan performa akademik sebagai fondasi utama membentuk pemimpin masa depan.
“IPK masih menjadi tolok ukur penting dalam pendidikan. Kalau tidak memenuhi standar, bisa berdampak serius, termasuk dikeluarkan dari pendidikan,” ujar Amirullah di hadapan para praja.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, menghormati dosen dan pengasuh, serta tidak meremehkan kebiasaan mencatat dalam setiap kegiatan.
“Saya pribadi selalu membawa catatan. Tidak bisa hanya mengandalkan ingatan. Mencatat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu,” ungkapnya.
Amirullah mengajak seluruh praja untuk menanamkan kebiasaan bertanggung jawab sejak dini. Menurutnya, keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa kedisiplinan.
“Jangan tunda pekerjaan. Lakukan sekarang juga. Disiplin adalah kunci keberhasilan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur IPDN Kalimantan Barat Azharisman Rozie menjelaskan bahwa sebagai kampus vokasi, IPDN mengedepankan pembelajaran berbasis praktik. Sekitar 60 persen dosen IPDN berasal dari praktisi pemerintahan, termasuk mantan pejabat struktural.
“Hal ini agar para praja tak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan langsung dalam situasi nyata,” ujarnya.
Dalam rangkaian praktikum tahun ini, para praja akan ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Mereka akan belajar langsung mengenai manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, hingga pelayanan publik.
“Mereka akan praktik langsung di OPD seperti BKD, BPKAD, hingga DPMPTSP. Nantinya, tidak ada lagi ujian teori. Evaluasi dilakukan melalui laporan praktik lapangan,” kata Azharisman.
Ia berharap kegiatan ini memberikan pemahaman menyeluruh bagi praja tentang sistem pemerintahan daerah serta membekali mereka dengan kompetensi teknis dan etika birokrasi.




