triggernetmedia.com – Wali Kota Edi Rusdi Kamtono resmi melantik lima pejabat eselon dua beserta tiga camat yang akan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan kota di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (11/12).
Ahmad Sudiyantoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Pontianak Kota, diangkat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak.
Bersama dengannya, empat pejabat lainnya turut dilantik. Muchammad Yamin ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Rusdalita sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM, RM Nasir sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak.
Sementara itu, di tingkat camat, Ruli Sadira, Indrawan Tauhid, dan M Yatim dilantik sebagai Camat Pontianak Kota, Pontianak Utara, dan Pontianak Tenggara secara berturut-turut.
Edi menjelaskan bahwa proses seleksi untuk pejabat eselon dua telah dilakukan melalui proses open bidding selama dua bulan terakhir.
Dalam pelantikan tersebut, Edi memberikan pesan kepada para pejabat yang dilantik untuk segera memulai tugas sesuai dengan jabatan masing-masing.
Khusus kepada Kasatpol PP yang baru, Edi menyoroti beberapa masalah yang perlu diselesaikan bersama, seperti ketertiban umum.
Dia menekankan perlunya pendekatan humanis dalam tugas Satpol PP, termasuk pembinaan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan kepada Kepala BPBD, Edi menekankan pada pentingnya mitigasi bencana di tengah masuknya musim penghujan di Pontianak.
“Setiap unit kerja memiliki tantangan tersendiri, tetapi satu persoalan yang akan kita hadapi bersama adalah masalah organisasi,” ujar Edi, menegaskan bahwa penting bagi pejabat eselon dua untuk tidak hanya mengelola pekerjaan tetapi juga aspek kepegawaian di dinas masing-masing.
Sementara itu, Ahmad Sudiyantoro, yang kini menjabat sebagai Kasatpol PP Kota Pontianak, berkomitmen untuk melaksanakan Perda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Dalam menghadapi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu), Sudiyantoro menegaskan bahwa APK harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pendekatan persuasif akan diutamakan dalam upaya penertiban guna memastikan keberlangsungan ketertiban di Kota Pontianak.
“Tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pontianak, kemudian berusaha Kota Pontianak terjaga ketertibannya. Setiap partai punya kesempatan yang sama,” paparnya.
About Author
