triggernetmedia.com – Dalam upaya mendukung relokasi Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menjadi landasan kolaborasi untuk menguatkan harmoni sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, bertindak sebagai mentor dalam seminar daring Implementasi Proyek Perubahan ini.
Proyek yang diimplementasikan atas nama Alexander Wilyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, menyoroti “Penguatan Harmoni Sosial melalui Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk mendukung Ibu Kota Negara.”
Harisson, sebagai mentor PKN Tingkat I, menekankan pentingnya dukungan seluruh masyarakat Kalimantan dari beragam etnis untuk keberhasilan relokasi Ibu Kota Negara.
Dalam penjelasannya, Harisson menyoroti pentingnya keharmonisan di Kalimantan tanpa adanya kecemburuan sosial atau ketimpangan ekonomi yang dapat memicu konflik antar etnis.
“Di Kalimantan Barat sendiri masih adanya gap yang lebar jika di lihat di data BPS tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim 78,20, sedangkan di Kalbar 70,47 ada selisih 8 point bedanya, demikian juga dengan daerah lainnya, dan dengan pengeluaran perkapita untuk Kaltim Rp. 13.202.000,- sedangkan Kalbar Pengeluaran Per kapita hanya Rp. 9.810.000,-, kemudian Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim Rp.3.360.858,- sedangkan di Kalbar Rp. 2.702.616,- , papar Pj. Gubernur Harisson.
Hal ini menjadi fokus utama Proper Alexander Wilyo, yang merumuskan sebuah Peraturan Gubernur untuk kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi kesenjangan tersebut.
Pj. Gubernur Kalimantan Barat mengapresiasi upaya Wilyo dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk menggalang kolaborasi demi keharmonisan antar etnis dan daerah di Kalimantan Barat, mendukung relokasi Ibu Kota Negara.
Pendukung utama dari Kabupaten Ketapang, Bupati Martin Rantan, turut merasa bangga dengan peran Alexander Wilyo dalam proyek ini.
Beliau berharap agar upaya perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya dalam konteks pendirian Ibukota Negara yang baru di Pulau Kalimantan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Ketapang mendoakan kesuksesan bagi Alexander Wilyo dalam menyelesaikan proyeknya tanpa hambatan.
Semangat kolaborasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci bagi harmoni sosial yang menjadi landasan penting dalam relokasi Ibu Kota Negara ke Kalimantan.




