Triggerntmedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menerima kunjungan Dadi Hartanto, selaku Pengarah Tim KKDN Wantannas beserta jajaran tim KKDN Wantannas RI dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (31/10).
Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Harisson menjelaskan bahwa Kalbar memiliki wilayah yang luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Seperti aspek fisik, infrastruktur, sosial, ekonomi, kependudukan, pertahanan dan beberapa aspek lainnya. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak,” jelas Harisson.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.
Harisson berharap permasalahan di wilayah perbatasan dapat diatasi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.
Wilayah perbatasan dianggap sebagai pasar potensial yang dapat dikelola dan dimanfaatkan, bukan hanya untuk produsen internal di wilayah tersebut, tetapi juga secara nasional.
Pertemuan bersama Tim KKDN Wantannas RI ini bertujuan untuk merumuskan arah strategis dan prioritas pengembangan, terutama di kawasan perbatasan.
“Saya berharap hasil pelaksanaan KKDN ini nantinya dapat semakin mendukung pemberdayaan potensi kawasan perbatasan, bukan hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, tapi juga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” harapnya.
Sementara itu, Dadi Hartanto menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kalbar memiliki tujuan penting dalam menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
Tim KKDN memiliki fungsi dalam penetapan kebijakan dan strategi dalam rangka pembinaan ketahanan, menjaga keselamatan bangsa dan negara, serta menilai risiko pembangunan nasional.
“Kunjungan ke Kalimantan Barat kami nilai cukup penting kali ini, karena berkaitan dengan masalah kegiatan transnasional, khususnya tentang penanggulangan kegiatan transnasional yang kami nilai cukup khusus di Kalimantan Barat,” bebernya.
Kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan pekerja migran, perdagangan obat-obatan terlarang, dan kegiatan cyber, terus menjadi ancaman.
Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tindak pidana di wilayah perbatasan Kalbar, dengan jumlah kasus yang mencapai 330 kasus pada tahun 2023.
“Di bulan tersebut, sudah melampaui total kasus sepanjang tahun yang lalu (2022), yang hanya sebanyak 173 kasus,” ungkapnya.
Tindak pidana paling banyak terjadi di wilayah perbatasan, dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 244 kasus, penyelidikan barang ilegal sebanyak 49 kasus, tindak pidana narkoba 29 kasus, dan penyelundupan senjata terjadi 8 kasus.
Tim Wantannas RI berharap bahwa kehadirannya di Kalimantan Barat dapat menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan transnasional.
Fokus kunjungan ini adalah mengamankan wilayah perbatasan dan mengembangkan potensi kawasan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
About Author
