triggernetmedia.com – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu membuka Workshop Peliputan Pemilu 2024 secara daring di Palembang, Rabu (20/9/2023). Workshop Peliputan Pemilu 2024 ini digelar secara serentak di 3 (tiga) Provinsi, yakni Palembang, Jambi, Kalimantan Barat.
Di Kalimantan Barat, Workshop Peliputan Pemilu 2024 digelar Dewan Pers di Hotel Tulip, Pontianak (20/9/2023). Sejumlah konstituen Dewan Pers, Perusahaan Pers, Jurnalis di Provinsi Kalimantan Barat turut hadir mengikuti workshop ini.
Dalam sambutannya, Ninik Rahayu mengingatkan pers atau media agar menyikapi apa saja yang bisa menjadi kegaduhan dalam Pemilu 2024 nanti. Khususnya dalam titik-titik rawan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Menurut Ninik, pers memiliki kegiatan yang penting dalam mengedukasi masyarakat terkait Pemilu 2024 nanti.
“Pers harus bisa berpartisipasi dengan membuat informasi yang terang benderang, untuk masyarakat tentang Pemilu,” ujarnya.
Melalui workshop Peliputan Pemilu 2024 ini, Ninik mendorong pers atau media bisa lebih baik, dan lebih cerdas dalam pemberitaan. Terutama pada titik rawan dalam pemilu, yaitu poltik uang, hoaks, sara, ujaran kebencian, netralitas pelanggaran pemilu, serta masih banyak hal yang bisa merusak pemilu.
“Pers jangan dijadikan mobilisasi massa, namun bisa untuk ikut serta dan diajak mengawal Pemilu 2024. Pers juga harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan atau menjadi polemik di masyarakat,” pesannya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Heru Hermansyah memaparkan jumlah pemilih di Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 3.958.561 pemilih. Dirinya berharap Pemilu 2024 dijadikan edukasi bagi masyarakat dalam demokrasi
“Kita jadikan Pemilu ini sebagai integrasi bangsa, bukan dijadikan alat pecah belah,” ujarnya saat memaparkan sistem Pemilu dalam undang-undang Pemilu.
Sementara itu, mewakili Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengupas isu krusial dalam perspektif pemilu. Politik identitas masih mengemuka, dan tidak jauh berbeda dengan Pemilu di tahun 2019.
“Mengapa ini terjadi, karena biayanya murah, namun dampaknya besar di masyarakat,” katanya.
Mengutip analisa pengamat politik nasional, Mutadi Abdulah, Faisal Riza menyebut Kalimantan Barat untuk isu politik uang terbilang sedang jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan provinsi lain di Indonesia.
“Selain itu netralitas ASN dan independensi penyelenggara jadi efek domino kekuasaan lokal dan tekanan atau godaan,” bebernya.
Bicara potret kerawanan pemilu, Faisal Riza mengungkap partisipasi pemilih pada satu TPS 100%. Hal ini merupakan faktor kerawanan teknis.
“Partisipasi kerawanan teknis tertinggi pada pemilu yakni di Kabupaten Melawi 42.5%. Hal ini tentu saja berpotensi sumber sengketa Pemilu di MK,” ujarnya.
Selain itu, Politisasi SARA menjadi sensitifitas terhadap simbol identitas, dan menimbulkan efek sentimen politik pilpres. Sedangkan dalam penggunaan media sosial seperti berita bohong, ujaran kebencian dalam perhelata Pemilu berpotensi meningkat sebesar 300 persen. Kemudian soal netralitas ASN, pasar gelap buzzer, termasuk abuse of power, penggunaan sumber daya negara.
“Itu semua menurut saya punya potensi terhadap kerawanan pemilu 2024 ini,” ungkap Faisal Riza.
“Meski demikian, sejauh ini instrumen soal larangan kampanye jelas diatur dalam pasal 280 ayat 1 UU 7 Tahun 2017,” timpalnya.
Dalam konteks Indonesia, pemilahan atau polarisasi yang beracun digambarkan Faisal Riza tampak pada tiga kontestasi Pemilu terakhir yaitu pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019.
Bicara peran media massa dalam memberitakan Pemilu 2024, dirinya mendorong jurnalisme media setia pada ‘kebenaran’, orientasi pada kepentingan publik, disiplin verifikasi.
“Media juga harus mengawasi kerja-kerja penyelenggara pemilu. Ini penting. Supaya kita-kita ini sebagai penyelenggara Pemilu diingatkan, dan kita sekaligus mengajak publik untuk ikut berperan aktif,” tandasnya.
Anggota Dewan Pers 2013-2016/2016-2019 Antonius Jimmy Silalahi menyajikan tentang Pedoman Pemilu dan Peran Pers untuk Pemilu Berkualitas.
Dalam paparannya, peran jurnalis super penting dalam mengawal demokrasi, khususnya dalam mengawal Pemilu. Ia pun menyoroti soal keterlibatan jurnalis dalam kontestan politik. Etika jurnalis perlu dikedepankan dalam praktik jurnalisme yang profesional.
“Yang harus dilakukan jurnalis/wartawan yang terlibat sebagai tim sukses. Non aktif dan mengundurkan diri untuk sementara waktu dari profesinya, atau secara permanen,” ujar Antonius Jimmy Silalahi.
“Pemilu itu indikator penting dalam demokrasi. Jangan ada lagi media-media siluman yang menimbulkan bahaya,” timpalnya.
Sebagai bagian dari elemen demokrasi, wartawan media massa harus berpedoman pada aturan utama terkait pemilu.
Terlebih 5,5 juta penduduk Kalimantan Barat sangat bergantung pada sajian berita wartawan media massa. Sajian informasi daftar pemilih, pendidikan pemilih, termasuk langkah afirmatif dalam membantu kelompok khusus agar dapat menggunakan hak publik dalam memilih di Pemilu 2024 mendatang.
“Media harus ikut memberikan solusi, bangun konstruksi, hati dan pikiran positif publik agar menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilu,” katanya.
Antonius Jimmy Silalahi kembali menekankan kepada media massa bahwa kampanye pemilu di media dilarang bermuatan “SARA”.
“Pers harus mengedepankan edukasi. Peran lembaga media watch perlu ditingkatkan dalam ikut mengawasi puluhan ribu media di Pemilu 2024,” ujarnya.
Peraturan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman juga diulas oleh Antonius Jimmy Silalahi. Menurutnya produksi pemberitaan media massa harus relevan.
Edukasi keberagaman, pelanggaran hak anak dalam konteks Pemilu juga disoroti.
“Jangan menonjolkan hak anak untuk kepentingan politik,” tegasnya.
“Tenangkan, sejukkan bangsa ini dengan berita pemilu yang beretika. Pers Kalbar untuk Pemilu Berkualitas,” timpalnya.
About Author
