triggernetmedia.com – Presiden Joko Widodo, mengumumkan rencananya untuk melakukan evaluasi terhadap perwira TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil setelah munculnya kisruh terkait suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Dalam upayanya untuk memastikan integritas dan transparansi di lembaga-lembaga negara, Presiden Jokowi ingin mencegah praktik-praktik korupsi di pos-pos penting pemerintahan.
“Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu (Basarnas), semuanya,” tegas Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta, Senin (31/7).
Evaluasi ini tidak semata-mata berdasarkan pada konflik antar instansi dalam penanganan kasus Basarnas, namun lebih jauh lagi, Presiden ingin memastikan tidak ada lagi peluang bagi korupsi untuk merajalela di lembaga negara.
“Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” ungkap Jokowi dengan tekad.
Menanggapi kisruh dalam penanganan kasus suap Kepala Basarnas, Jokowi menolak untuk terjebak dalam perdebatan dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI berkoordinasi dengan baik.
“Ya, menurut saya masalah ini adalah masalah koordinasi yang harus dilakukan oleh semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai aturan,” jelas Jokowi.
Presiden yakin bahwa apabila koordinasi antar instansi berjalan dengan baik, maka situasi kekisruhan dalam penanganan kasus seperti yang terjadi saat ini dapat dihindari.
“Kalau itu (koordinasi) dilakukan dengan baik, masalah akan selesai,” tandas Jokowi optimistis.
sumber berita: berbagai sumber
About Author
