triggernetmedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) pada hari Rabu (26/7).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 25 pasang suami dan istri dari eselon dua, tiga, camat, dan lurah di lingkungan Pemkot Pontianak, tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memberikan pencegahan serta pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK RI atas inisiatif ini, Ia berharap melalui program tersebut, akan tercipta generasi emas yang dibekali dengan pemahaman dan kesadaran anti korupsi oleh orang tua.
“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari keluarga. Terlebih lagi, bagi pejabat ASN yang memiliki pengaruh di lingkungan dinas masing-masing,” ungkapnya dalam wawancara usai acara.
Meskipun hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pontianak menunjukkan nilai yang cukup baik, yaitu 76,52 persen, Bahasan menilai bahwa angka tersebut masih dapat ditingkatkan.
Ia menyoroti beberapa langkah strategis untuk meningkatkan SPI, termasuk kerjasama pemulihan aset bersama Kejaksaan, penanganan sertifikat aset bersama BPN, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penggunaan aplikasi untuk mempermudah penyetoran pajak dan sosialisasi anti korupsi.
“Kemudian langkah selanjutnya dengan penggunaan aplikasi mempermudah penyetoran pajak, sosialisasi anti korupsi, peningkatan peran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, penyematan PIN tanpa pungli oleh Wali Kota kepada seluruh perangkat daerah, serta pelaporan seratus persen LHKPN,” terangnya.
David Sepriwasa, Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berintegritas, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menjelaskan bahwa agenda Bimtek Keluarga Berintegritas di Kota Pontianak merupakan yang pertama kali digelar di pulau Kalimantan untuk tahun 2023.
Ia menyatakan ada tiga tujuan utama dari Bimtek tersebut. Pertama, menciptakan keluarga berintegritas di kalangan pasangan ASN. Kedua, agar peserta dapat menerapkan pola hidup sederhana. Dan ketiga, untuk mendorong keluarga menerapkan prinsip keterbukaan.
“Sekarang era keterbukaan dan semua pegawai negeri dipantau oleh masyarakat, apalagi sekarang lagi tren budaya flexing dan ini menjadi penting sekali agar tidak terlalu memamerkan kekayaan,” jelas David.
Selain penindakan, KPK juga menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Pihaknya berkomitmen untuk membentuk karakter individu yang berintegritas dan memperbaiki sistem sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi.
David menekankan bahwa keseimbangan antara individu dan sistem merupakan hal krusial dalam mewujudkan lingkungan bebas korupsi, mirip dengan keseimbangan antara suami dan istri dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, optimalisasi peran di masing-masing keluarga menjadi hal yang sangat dibutuhkan. David khususnya menekankan pada peran ibu sebagai pengawas keuangan keluarga.
“Jangan jadi seperti menteri keuangan yang menerima uang, tapi juga periksa. Darimana uangnya didapat? Ibu-ibu harus bisa jadi auditor, dicek, dan diklarifikasi. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga yang akan merasakan dampaknya,” terangnya.
sumber berita: kominfo/prokopim
About Author
