triggernetmedia.com – Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 Cornelis menyerap aspirasi masyarakat Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu. Reses legislator Dapil Kalbar 1 ini menyoroti persoalan sertifikat tanah, Senin (18/7/2022).
Cornelis menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi II, sehingga dirinya melaksanakan reses penyerapan aspirasi masyarakat terkait permasalahan sertifikat tanah.
“Di Kabupaten Landak ini dan salah satu permasalahan yagn terjadi adalah tanah masyarakat statusnya sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan,” ungkapnta.
“Saya mendapat banyak laporan terkait permasalahan tanah ini di masyarakat, dan saya kebetulan juga di Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah. Disini saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berbagai faktor permasalahan tanah ini terjadi, mulai dari perencanaan, administrasi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum dan faktor-faktor lainnya, untuk itu dari aspirasi masyarakat mereka masih sangat memerlukan pendampingan dari pemerintah, termasuk kami Anggota DPR RI dalam mengatasi permasalahan ini,” sebut Cornelis.
Sementara staf ahli Cornelis, Karolin Margret Natasa yang juga Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa mengungkapkan, saat ini pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepemilikan hak milik tanah kepada masyarakat.
“Dimasa kepemimpinan saya program PTSL ini memang saya dorong agar masyarakat bisa mendapatkan hak kepemilikan tanah, maka dari itu walaupun saat ini saya sudah tidak mejabat lagi, tetapi saya akan tetap membantu masyarakat Landak yang belum mendapatkan program ini. Untuk itu saya hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarkat agar kita bisa memberikan solusi terkait hak mereka. Pesan saya harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan dalam mengurus ini,” ujar Karolin.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Landak, Saumurdin menyatakan, permasalahan agraria terkait HGU bukan menjadi masalah di Kabupaten Landak saja, melainkan juga terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Barat bahkan di seluruh Indonesia.
“Tetapi pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengurus hal tersebut agar mereka mendapatkan hak kepemilikan tanah,” katanya.
Saumurdin menyebut dimasa kepemimpinan Bupati Karolin ada beberapa permasalahan terkait HGU yang bisa diselesaikan dengan syarat yakni desa harus mendata tanah masyarakat yang terkena HGU kemudian pendataan itu diajukan ke perusahaan dan diteruskan ke Bupati atau Walikota ditembuskan ke Kanwil ATR/BPN dan disampaikan ke Menteri ATR/BPN.
“Nanti dilakukan seleksi bersama antara pihak perusahaan dan masyarakat untuk melakukan cek dan ticek ke lapangan dalam menentukan tapal batas tanah mapun kelengkapan administrasi kepemilikan tanah. Jika itu dilaksanakan makan masyarakat bisa mendapatkan hak kepemilikan tanah mereka,” terang Saumurdin.
Turut mendampingi staf ahli Karolin Margret Natasa, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak, Camat Mempawah Hulu, Kapolsek Mempawah Hulu, perwakilan Kepala Desa dan masyarakat Desa Karangan.
About Author
