triggernetmedia.com – Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalbar, Sekundus, membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Rapat ini dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Manto, sebagai penyelenggara rapat, dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Andry Rubiantara.
Menyampaikan amanat Gubernur kalimantan Barat, H. Sutarmidji, Asisten Administrasi dan Umum, Sekundus, menyatakan beberapa hal tentang cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Pekerja Penerima Upah di Kalbar yang masih rendah. Begitu juga golongan seperti Non ASN, pekerja konstruksi, serta kelompok pekerja rentan, belum sama sekali terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah di Kalbar masih rendah dan baru mencapai 335.810 orang dari 945.525 pekerja (35,48 persen),” ungkapnya di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/5/2021).
Dia meminta kepada kabupaten/kota yang belum memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, agar dapat menetapkan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
“Hal ini untuk mengambil langkah-langkah, agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah, terdaftar sebagai peserta aktif dalam program tersebut,” jelas Sekundus.
Dia menambahkan, program ini sebagai salah satu bentuk kelengkapan dokumen dalam pengurusan izin.
“Kita akan lakukan upaya agar seluruh pelayan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan ini juga merupakan salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin,” tutupnya. (*)
About Author
