banner 468x60

Sebut 2 Eks Menteri Layak Divonis Mati, DPR: Wamenkumham Jangan Buat Gaduh!

Trigger Netmedia - 17 Februari 2021
Sebut 2 Eks Menteri Layak Divonis Mati, DPR: Wamenkumham Jangan Buat Gaduh!
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarief Hiariej. - (ANTARA)

triggernetmedia.com – Anggota Komisi III DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Edward Omar Syarief Hiariej untuk lebih fokus bekerja ketimbang membuat pernyataan yang memicu kegaduhan.

Hal itu menyusul pernyataan Edward yang menilai hukuman mati layak diberlakukan terhadap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara.

“Fokus kerja ngurus Kemenkumham. Jangan sering buat pernyataan kontroversi,” kata Cucun dihubungi, Rabu (17/2/2021).

Cucun mengingatkan Edward untuk tidak membuat gaduh, apalagi memberikan pernyataan di luar wewenangnya sebagai pembantu Presiden Jokowi. Menurut Cucun, urusan hukuman untuk Edhy dan Juliari biar menjadi permasalahan yang diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pengadilan Tipikor.

“Sebagai mitra Kemenkumham mengingatkan Wamen jangan asal bicara bukan kewenangannya dan jangan membuat opini suatu perkara yang sedang ditangani lembaga lain. Biarkan lembaga berwenang yang sedang menangani di lingkungan KPK dan Pengadilan Tipikor yang menentukan,” kata Cucun.

Sebelumnya, Edward menyebut Edhy Prabowo dan Juliari layak dituntut hukuman mati.

Kedua eks menteri era Presiden Joko Widodo ini ditangkap dalam operasi tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengah masa Pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Edward dalam seminar Nasional ‘Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi” dikanal Youtube Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pada Selasa (16/2/2021).

“Bagi saya kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara), melakukan perbuatan korupsi dan kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU tindak pidana pemberantasan korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati,” kata Edward.

 

Edward kemudian memberikan dua alasan Edhy Prabowo dan Juliari layak dihukum mati. Pertama, keduanya melakukan tindak kejahatan korupsi ditengah kondisi pandemi covid-19.

 

Alasan kedua, kata Edward, mereka melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai menteri.

“Jadi, dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan pasal 2 ayat 2 Tindak Pidana Korupsi,” tegas Edward.

Untuk diketahui, Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Ia dijerat dalam kasus suap izin ekspor benih Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020.

Edhy dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.

Sedangkan Juliari P. Batubara ditangkap Tim Satgas KPK pada Sabtu (5/12/2020). Ia dijerat dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial penanganan covid-19 paket Sembako Se-Jabodetabek di Kementerian Sosial Tahun 2020.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Headline   Health   Internasional   Sorotan   Sospolhukam
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Ekonomi   Headline   Industri   Maritim   Nasional   News   Sorotan   Travel
OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Wamenkumham Luruskan Beragam Anggapan Miring Soal KUHP

Wamenkumham Luruskan Beragam Anggapan Miring Soal KUHP

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sidang Korupsi Bansos Eks Mensos, Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Rp 508 Juta Dari Juliari

Sidang Korupsi Bansos Eks Mensos, Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Rp 508 Juta Dari Juliari

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Tak Disukai Orang-orang Jokowi karena “Muka Kudeta”, Gerindra: Prabowo Bercanda

Tak Disukai Orang-orang Jokowi karena “Muka Kudeta”, Gerindra: Prabowo Bercanda

Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
Gubernur Kalbar Minta Pasangan Satono – Fahrur Rofi Mampu Kembalikan Kejayaan Sambas

Gubernur Kalbar Minta Pasangan Satono – Fahrur Rofi Mampu Kembalikan Kejayaan Sambas

Ekonomi   Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pendidikan   Pontianak   Seni & Budaya   Sorotan   Sospolhukam
Wacana Pemekaran Wilayah Kalbar, DPD RI: Berdoa Saja Dalam Waktu Dekat ini Sudah ada Kesimpulan

Wacana Pemekaran Wilayah Kalbar, DPD RI: Berdoa Saja Dalam Waktu Dekat ini Sudah ada Kesimpulan

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

[origincode_videogallery id=”2″]