triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji kembali melantik dan pengambilan sumpah/ janji pelantikan pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (3/2).
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji menegaskan pelantikan ini merupakan adanya perubahan nomenklatur dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya penyesuaian.
“Saya pastikan sebagai Gubernur dan PPK pelantikan kali ini satu pun tidak ada titipan dari saya. Kalo saudara tidak percaya saya berani sumpah, saya berani. Tapi kalo menukar posisi ada cuma satu, saya percayakan baperjakat,” tegasnya.
Gubernur Sutarmidji meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar lebih selektif dalam pemindahan pegawai, baik dari luar maupun masuk provinsi kalbar.
“Kedepannya ada pegawai yang mau pindah ke sini (Kalbar-red) tapi daerah asalnya membutuhkan BKD harus lebih selektif. Untuk seluruh Database kepegawaian agar dihimpun dan di data agar mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.
“Saya minta BKD untuk database kepegawaian dihimpun dan mudah diakses, agar kita transparansi ke publik,” ujarnya.
lebih lanjut, Sutarmidji mendorong jajarannya untuk dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar dari tahun sebelumnya.
“Saat pertama masuk Pemprov Kalbar PAD hanya Rp. 1,9 Triliun dan sekarang sudah bisa mencapai Rp. 2,4 Triliun begitu juga dengan volume APBD Kalbar sudah diatas Rp.6 Triliun. Obyek Pajak tidak ada yang baru cuma perlu di maksimalkan dan intensifikasi penagihan itu,” sebutnya.
Dikatakan, kelama ini banyak sekali jenis pajak memiliki peluang untuk ditingkatkan masih besar di kalbar, yang belum dilirik dan kedepannya akan menjadi perhatian pendapatan daerah.
“Pajak BBMKB yang bayar betul hanya pertamina saja. Yang lainnya kita tidak miliki data yang baik ini akan kita perhatikan untuk menambah pendapatan kita,” kata Sutarmidji.
Aparat penegak hukum akan dilibatkan dalam penindakan terhadap optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. Terhadap wajib pajak yang ditemukan tidak membayar pajak misalnya, akan diberikan sanksi tegas.
“Banyak alat berat yang tidak bayar pajak dan digunakan di perkebunan. Banyak yang bandel ada di perkebunan, kalo pajak BBMKB dan Pajak PKB itu kalau dimaksimalkan pemprov kalbar bisa meningkat 300 Miliar sampai 500 Miliar,” jelas Sutarmidji.
Humas
About Author
