triggernetmedia.com – Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa membuka Sosialisasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah dan Peran serta OPD Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta penguatan sekretariat TPID (Tim Pengendalian Inflasi Derah) Kabupaten Landak di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada Selasa (26/11).
Kegiatan Sosialisasi tersebut diselenggarakan Bagian Perekonomian dan ESDM Sekretariat Daerah Kabupaten Landak dan menghadirkan narasumber Analis Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi dari Bank Indonesia, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Staf Ahli Bupati Landak, Kepala Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Barat, para Kepala OPD Kabupaten Landak, Kepala BPJS Kabupaten Landak, para Camat Se-Kabupaten Landak.
Ketua panitia Kepala Bagian Perekonomian dan ESDM Sekretariat Derah Kabupaten Landak, Silvanus Sudianto, mengungkapkan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019.
“Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk Meningkatkan Pemahaman, Pengetahuan serta Penguatan Sekretariat TPID (Tim Pengendalian Inflasi Derah) dalam rangka Inflasi Daerah dan Peran serta OPD Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 terutama bagi Kabupaten Landak yang merupakan Kabupaten Non IHK (Indeks Harga Konsumen),” jelas Silvanus Sudianto.
Kestabilan Inflasi, lanjutnya, merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya pengendalian Inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Inflasi yang terlampau tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatife kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Selain itu, membuat daya beli masyarakat turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan, yang kemudian akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan,” ujar Silvanus Sudianto.
Bupati Karolin mengingatkan, bahwa upaya dalam menjaga inflasi di Indonesia perlu diperhatikan beberapa hal agar perekonomian bisa lebih baik sehingga daya beli masyarakat menjadi turun.
“Seperti kita ketahui bersama, bahwa karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi sisi penawaran, antara lain berkaitan dengan gangguan produksi, distribusi serta kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor ataupun harga komoditas strategis termasuk bahan bakar dan komoditas energi lainnya termasuk bahan bakar dan komoditas energi lainnya,” ungkapnya.
“Oleh karena itu dalam menjaga angka inflasi, perlu kita perhatikan dua faktor sekaligus, yaitu level inflasi yang membuat denyut perekonomian bisa optimum serta sekaligus tidak membuat daya beli masyarakat menjadi turun,” ujar Bupati Karolin.
Bupati Karolin menegaskan dalam memperkuat inflasi suatu daerah diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dan dikembangkan melalui kebijakan. Sehingga diharapkan lebih efektif pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.
“Dalam menyikapi hal ini kiranya kita terus memperkuat kerjasama dan koordinasi antarapemerintah provinsi dengan Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan makro ekonomi yang terintegrasi, baik itu dilakukan melalui kebijakan fiscal, moneter maupun kebijakan sektoral,” ujarnya.
“Dengan demikian bahwa koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari berbagai tingkat pemerintahan, diharapkan akan dapat lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tetapi juga berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil,” timpal Karolin.
Lebih lanjut Bupati Karolin menyebut, pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Bupati Karolin menekankan dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah mempunyai target atau sasaran inflasi yang harus dicapai.
“Sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah pada 2019 sebesar 3,5% ± 1persen. Oleh karena itu sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi ke depan, sehingga tingkat inflasi dalam kondisi terkontrol dan stabil akan dapat mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Bupati Karolin berharap berbagai upaya terkait pengendalian inflasi daerah dapat terlaksana dengan baik. Ia kembali menegaskan bahwasanya diperlukan koordinasi antara TPID Kabupaten dengan TPID Provinsi dan Bank Indonesia salah satunya adalah dengan cara peningkatan kapasitas melalui sosialisasi ini.
“Diharapkan Sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, penguatan bagi sekretariat TPID Kabupaten Landak dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan TPID Kabupaten dalam upaya pengendalian inflasi terutama menjelang hari raya keagamaan,” pungkas Karolin.
Ariz
About Author
