Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, mengatakan Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum refleksi, tidak hanya bagi institusi kepolisian, tetapi juga bagi masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan hanya penting bagi aparat kepolisian tapi juga penting bagi rakyat Indonesia. Karena polisi sejatinya adalah alat negara, alatnya rakyat untuk melindungi, mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban, dan juga menegakkan hukum yang adil,” kata Arif dalam orasinya.

Menurut Arif, masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang independen, profesional, menjunjung hak asasi manusia, serta tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun bisnis.

“Polisi yang independen, polisi yang profesional, demokratis, menjunjung hak asasi manusia, tidak berpolitik, tidak berbisnis-bisnis, itu sangat penting. Karena jika polisi justru gagal menjadi alatnya rakyat dan justru menjadi alat kepentingan politik rezim, alat penjaga investasi, dan pemukul demokrasi, ini tentu sangat membahayakan masa depan bangsa ini,” ujarnya.

Dalam orasinya, Arif juga menegaskan bahwa Polri merupakan bagian dari agenda Reformasi 1998 sehingga semestinya tetap berpihak kepada kepentingan publik.

“Polri lahir dari rahim rakyat, lahir dari gerakan masyarakat sipil di tahun ’98. Oleh karena itu, sudah semestinya Polri mengabdi untuk kepentingan masyarakat, dan bukan justru menjadi partai cokelat, bukan justru diiming-imingi dengan rangkap jabatan, dipolitisasi, dan diseret-seret untuk mengurusi kepentingan investasi,” katanya.

Koalisi RFP turut menyampaikan kritik kepada pemerintah dan DPR yang dinilai belum menunjukkan komitmen dalam memperkuat reformasi kepolisian.

Menurut Arif, pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) justru dinilai berpotensi melemahkan semangat reformasi.

“Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam dan mosi tidak percaya kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjanjikan reformasi kepolisian, namun kemudian justru merevisi Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, yang semangatnya membawa kepolisian mundur ke belakang,” ujarnya.

Di akhir aksi, Arif mengajak masyarakat terus mengawal reformasi kepolisian agar Polri menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dan akuntabel.

“Pajak kita, uang kita, yang kita gunakan untuk membayar seragam polisi, senjata polisi, gaji polisi, mestinya kemudian kembali kepada kita dengan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang adil, bukan justru dengan penyiksaan, represi terhadap kemerdekaan berpendapat, kriminalisasi, atau penyalahgunaan kewenangan dan korupsi,” katanya.

The post Koalisi Sipil Desak Reformasi Polri pada Hari Bhayangkara: Polisi Harus Kembali Melayani Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai proses pembahasan RUU tersebut tidak dilakukan secara transparan dan belum memberikan ruang partisipasi publik yang memadai.

“Revisi UU Polri semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga proses penyusunannya mudah diakses dan dipantau oleh masyarakat,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Menurut Arif, transparansi menjadi syarat penting untuk menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa keterbukaan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi yang akan diterapkan.

Ia juga menilai pembahasan revisi UU Polri dilakukan terlalu cepat. DPR dan pemerintah, kata dia, seharusnya belajar dari sejumlah proses legislasi yang sebelumnya menuai kritik, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, hingga UU TNI.

Selain mengkritik proses pembahasannya, RFP juga menyoroti substansi RUU yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar di tubuh Polri. Beberapa isu yang disorot antara lain pengawasan terhadap kewenangan kepolisian, penyalahgunaan wewenang, impunitas, praktik rangkap jabatan, hingga persoalan kultur kekerasan dan korupsi.

Arif menilai salah satu ketentuan yang bermasalah terdapat dalam Pasal 28A RUU Polri. Pasal tersebut membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tanpa harus mengundurkan diri dari institusi kepolisian.

Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

“Penempatan anggota Polri aktif pada kementerian atau lembaga di luar institusi kepolisian berpotensi mengganggu profesionalisme Polri serta sistem merit di instansi terkait,” ujarnya.

RFP juga menilai pengaturan mengenai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam draf revisi UU Polri belum memperkuat fungsi pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Karena itu, koalisi mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan revisi UU Polri serta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil.

The post Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan Revisi UU Polri, Soroti Minimnya Partisipasi Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan itu disampaikan Busyro dalam konferensi pers daring Posko Nasional untuk Sumatera, Jumat (12/12/2025). Ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan keputusan penetapan status darurat kemanusiaan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Busyro juga menyoroti peran DPR RI yang dinilai perlu aktif mengawasi respons pemerintah terhadap bencana. Menurutnya, parlemen harus memastikan negara hadir melindungi warga terdampak.

Data hingga Kamis (11/12/2025) mencatat 990 orang meninggal dunia dan 222 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Busyro menilai skala dampak dan korban menunjukkan bahwa kejadian ini telah melampaui kategori bencana biasa.

Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi bencana tidak terlepas dari kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Busyro mengaitkan kondisi tersebut dengan berbagai proyek berskala besar yang dijalankan atas nama investasi dan pembangunan nasional.

Desakan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Edy K. Wahid. Ia menyatakan bahwa bencana di Sumatera telah memenuhi syarat penetapan bencana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurut Edy, besarnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta luas wilayah terdampak menunjukkan perlunya pengerahan sumber daya negara secara penuh. Ia menilai keterlambatan penetapan status darurat berpotensi menghambat penanganan korban di lapangan.

“Penetapan status bencana nasional penting agar negara dapat menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk melindungi masyarakat terdampak,” kata Edy.

YLBHI menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan melalui kebijakan resmi yang jelas agar akuntabilitas negara terhadap keselamatan warga dapat dipastikan.

The post Korban Ratusan Jiwa, Tokoh Muhammadiyah Dorong Status Bencana Nasional Sumatera appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut dia, aparat kepolisian yang seharusnya bertugas menegakkan keadilan, saat ini justru malah banyak yang melakukan pelanggaran hukum.

“Mungkin kasus yang masih menempel di kepala kita bagaimana Kadiv Propam, menjadi pelaku pembunuhan berencana, bahkan rekayasa kasus penghilangan barang bukti atau obstruction of justice,” kata Arif, saat di YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Saat itu, lanjut Arif, jika tidak ada pengawalan dari masyarakat sipil kemungkinan besar, kasus polisi tembak polisi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak akan terungkap.

“Kita tidak tahu betapa busuknya internal pendegakan hukum untuk kepolisian, anggota kepolisian yang melakukan kejahatan,” jelasnya.

Selain itu, soal pelayanan Polri terhadap masyarakat juga dianggap buruk. Belum lagi dugaan pelanggaran HAM yang kerap dilakukan oleh para petugas.

“Pelayanan buruk yang dilakukan aparat kepolisian dalam melayani masyarakat yang terekam dalam berbagai laporan di berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas,” beber dia.

Kepolisian hari ini, lanjut Arif, sebagai institusi yang yang lahir dari rahim reformasi. Saat dipecah dari tubuh ABRI yang kini berubah nama menjadi TNI, polisi diharapkan menjadi alat negara untuk mengayomi dan melindung, serta menegakkan hukum.

“Namun saat ini Polri menjadi alat kekuasaan, terus alat pemodal yang bahkan banyak sekali melakukan pelanggaran dan juga kejahatan,” ujarnya.

Sebabnya, pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi terhadap Polri. Sebagai koalisi masyarakat sipil, Arif mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini karena saat ini pemerintah dianggap menutup mata dengan kondisi seperti ini.

“Padahal jelas, kalau kita tahu semangat reformasi, bahkan mandat reformasi di dalam TAP MPR nomor 6 dan 7, mestinya menjadi polisi yang profesional, humanis, demokratis,” kata Arif.

“Tapi hari ini justru menjadi polisi yang represif, bahkan kerap melakukan ketidakadilan, jadi alat politik, alat kepentingan dan pemodal, dan itu sangat membahayakan masyarakat. Jadi bertolak belakang dari tujuan pembentukan kepolisian untuk melindungi, mengayomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, bukan berbenah dengan kondisi Polri yang saat ini, pemerintah malah memunculkan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-undang Kepolisian yang substansinya bukan melakukan evaluasi, koreksi, kritik, dan refleksi terhadap berbagai permasalahan kompleks yang terjadi di tubuh kepolisian, tapi justru kemudian subsansinya hendak menambah kewenangan-kewenangan.

“Padahal jelas yang diperlukan hari ini adalah kepolisian yang transparan, akuntabel, adil, dan juga melindungi keasasi manusia. Tapi yang terjadi justru menambah kewenangan-kewenangan yang justru berpotensi membuat kepolisian jadi institusi yang super body, yang kewenangannya besar sekali, menjadi penyidik superior, membawahi penyidik-penyidik lain,” tandas dia.

Kapolri Paling Buruk

Sebelumnya, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri yang paling buruk selama sejarah terbentuknya Polri, pasca-reformasi.

Hal ini, kata Bambang, karena banyak kebijakannya yang tidak konsisten. Terlebih begitu kasus, dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personelnya selama periode Sigit menjabat.

“Tetapi personel yang melakukan pelanggaran pidana tidak diproses hukum secara jelas. Kemudian mereka juga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian,” kata Bambang, saat ditemui Suara.com, di YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Bambang mengatakan, hal ini dapat mencerminkan Sigit sebagai orang yang tidak tegas dalam penegakan hukum. Jika di pihak internal saja Sigit tidak mampu melakukan tindakan tegas, maka bagaimana bisa ia menegakkan hukum di tengah masyarakat.

“Ini kan sangat memprihatinkan,” ucap Bambang.

Bambang menyebut sejumlah kasus yang dianggap tidak tuntas ditangani Polri saat era kepemimpinan Sigit, diantaranya judi online hingga tambang ilegal, serta kasus-kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh para personelnya.

“Artinya komitmen Pak Kapolri terkait upaya pendekaan hukum yang berkeadilan ini masih hanya sekedar jargon. Makanya saya sampaikan, ini terburuk,” katanya.

Bambang mencontohkan sejumlah nama jenderal bintang 4 yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Banyak mantan Kapolri yang mencerminkan sesuatu yang positif, baik dari gaya hidup maupun prestasinya.

“Pak Sutanto yang berhasil menekan judi, kemudian Pak Sutarman yang memberikan contoh kesederhanaan. Pak Tito Karnavian yang sangat berprestasi,” katanya.

Jika dibandingkan dengan Kapolri lainnya, masa jabatan Sigit begitu panjang. Hal ini juga yang memperburuk kinerjanya.

Sehingga saat ini pemerintah diminta agar segera melakukan pergantian di tubuh polri terutama di kalangan pimpinan Polri.

“Semakin panjang masa jabatannya, ya resikonya akan semakin buruk. Makanya evaluasi Kapolri itu sangat penting sekali dilakukan oleh presiden, ini juga sekaligus untuk memberikan penyegaran pada organisasi Polri,” jelasnya.

“Tanpa ada penyegaran, tanpa komitmen kesinambungan reformasi itu tidak ada,” tambah dia.

Sumber: Suara.com

The post Desak Reformasi Polri, YLBHI: Pelayanan Buruk, Banyak Personel Langgar Hukum appeared first on Trigger Netmedia.

Desakan tersebut diserukan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin (5/8/2024) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.

Awalnya, pada 14 Februari 2024, warga Dairi mengajukan gugatan kasasi ke MA setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menyatakan Persetujuan Lingkungan PT DPM sah pada persidangan 22 November 2023.

Persetujuan tersebut diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK No. 854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PT Dairi Prima Mineral.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memutuskan Persetujuan Lingkungan PT DPM tidak sah dan memerintahkan KLHK mencabut izin tersebut pada 24 Juli 2023.

Seorang penggugat, Barisman Hasugian, mendesak Majelis Hakim MA bersedia mendengarkan permohonan masyarakat Dairi korban tambang PT DPM yang dirampas ruang hidupnya dan kini terancam keselamatannya.

“Saya mewakili para penggugat, mendesak Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk membatalkan putusan PTTUN Jakarta dan menguatkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Persetujuan Lingkungan PT DPM tidak sah,” ujar Barisman dalam keterangan, Senin (5/8/2024).

Barisman mengatakan warga Dairi hanya ingin mempertahankan ruang pertanian sebagai sumber kehidupan dan menginginkan kehidupan yang sejahtera, jauh dari bayang-bayang ancaman tambang terhadap keselamatan para warga.

“Kami tidak butuh tambang. Sekali tambang datang, ruang pertanian kami hilang, hidup kami pun lenyap,” kata dia.

Tantangan warga Dairi tak hanya mengenai penerbitan kelayakan lingkungan hidup PT DPM. Perwakilan warga Dairi yang lain, Layasna Berutu mengungkapkan, KLHK kini melakukan klaim sepihak atas kawasan hutan.

Bahkan, KLHK memasang patok dan plang bertuliskan ‘Tanah ini milik koperasi kenegerian Lae Njuhar’ di area ladang dan pemukiman warga Dairi, tepatnya di desa Sinar Pagi tanpa melakukan dialog dengan warga yang memiliki lahan-lahan tersebut.

Tindakan KLHK yang bagai pencuri tersebut, membuat masyarakat curiga mengenai motif di balik tindakan KLHK itu.

“Kami mencurigai KLHK memiliki motif untuk memuluskan kepentingan PT DPM yang ingin memperluas wilayah konsesi tambang,” ucap dia.

Menurut Layasna, tindakan KLHK itu menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah dan negara terhadap rakyatnya.

“Kenapa lagi-lagi kami warga yang dikorbankan? Kami hanya butuh hidup dan bertani dengan tenang tanpa campur tangan perusahaan dan KLHK, kehadiran mereka justru meresahkan kami,” sesalnya.

Kuasa hukum warga Dairi, Judianto Simanjuntak, yang juga mewakili Sekretariat Bersama Tolak Tambang menyatakan gugatan kasasi yang diajukan berkaitan dengan keselamatan hidup yang kini terancam oleh aktivitas tambang seng dan timah hitam PT DPM.

“Dairi merupakan kawasan yang rawan gempa karena dilalui oleh tiga jalur patahan gempa yakni patahan Toru, Renun, dan Angkola.”

Kerawanan ini membuat Dairi tidak layak untuk ditambang karena peristiwa gempa dapat menjadi bencana yang membahayakan nyawa para warga di sekitar lokasi tambang.

Ahli hidrologi internasional Steve Emerman, dalam kajiannya terkait keberadaan PT DPM, mengatakan bahwa rencana pertambangan yang diusulkan tidak tepat, karena berada di atas tanah yang tidak stabil dan lokasi gempa tertinggi di dunia.

Ihwal kerawanan tersebut, menurut Judianto, ditegaskan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menyatakan Kabupaten Dairi merupakan daerah rawan bencana sehingga tidak layak untuk ditambang.

Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta menekankan Kecamatan Silima Pungga Pungga sebagai kawasan lahan sawah fungsional yang tidak dapat beralih fungsi, ditinjau dari pengaturan tata ruang Kabupaten Dairi.

“Majelis Hakim PTUN Jakarta juga menekankan perlunya menerapkan asas kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

Sumber: Suara.com

The post Warga Minta MA Kabulkan Kasasi Terkait Lahan Tani di Dairi Mau Disulap Jadi Pertambangan appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Isnur, pihak korban harus menjadi fokus dalam kasus kekerasan seksual. Korban juga harus dilindungi identitasnya dan tak terekspos publik.

“Yang paling penting, kalau ada korban korbannya dilindungi. Dipulihkan dan jangan sampai diekspos, itu penting. Jadi jangan ngejar-ngejar siapa korban dan lain-lainnya,” ujar Isnur kepada Suara.com, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, ia berharap proses peradilan terhadap Melki juga berjalan dengan adil. Melki harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait kasus ini.

“Proses dengan memberikan kesempatan yang sama buat semua untuk membuktikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai tindakan BEM UI menonaktifkan Melki dengan cepat sudah tepat dilakukan. Mekanisme penyelesaian kasus ini harus dilakukan sesuai aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan dipimpin Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS.

Selanjutnya apakah kasus ini perlu dibawa ke pihak berwajib bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan penyidikan internal kampus.

“Itu dulu mekanisme yang secara internal kampus yang periksa. saya rasa sudah tepat satgas PPKS itu memproses,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas PPKS UI Manneke Budiman mengonfirmasi adanya laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Melki.

“Satgas PPKS UI telah menerima laporan dugaan kekerasan seksual dengan yang bersangkutan (Melki) sebagai terlapor. Satgas saat ini tengah memproses laporan tersebut,” ujar Manneke.

Meski begitu, Manneke tidak bisa menjelaskan lebih rinci ihwal kejadian kekerasan seksual yang diduga melibatkan Melki.

“Satgas tidak bisa cerita banyak soal ini sebab kami terikat kode etik kerahasiaan,” kata Manneke.

Sumber: Suara.com

The post Ketua BEM UI Tersandung Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, YLBHI: Lindungi Korban! appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) telah menimbulkan dampak ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. Selain juga telah memicu terjadinya kerusakan alam dan konflik-konflik.

“Dalam memenuhi ambisi proyek-proyek ini negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) kepada warga yang mempertahankan tanah, air dan ruang hidupnya melalui aparat negara yakni TNI dan Polri. YLBHI menemukan angka yang sangat tinggi di mana para petani, masyarakat adat, pembela hak asasi manusia dan pejuang lingkungan mengalami kekerasan fisik, non-fisik, dan kriminalisasi,” kata Isnur dalam keterangannya kepada Suara.com, Minggu (24/9/2023).

Isnur mengungkap deretan konflik agraria disertai kekerasan yang dilakukan aparat negara terhadap rakyat disebabkan oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi bukan berbasis hak. Kemudian pemerintah juga melegalkan perampasan-perampasan tanah rakyat atas nama Hak Pengelolaan atau klaim tanah negara.

“Pembangunan-pembangunan ini sarat akan konflik kepentingan bisnis dan politik juga penyelesaian konflik menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Isnur, YLBHI dan LBH di seluruh Indonesia telah menangani 106 konflik agraria dan PSN. Adapun luas wilayah yang berkonflik mencapai ±800.000 hektare dengan lebih dari satu juta rakyat menjadi korban.

Isnur mengemukakan sektor perkebunan mendominasi dengan 42 kasus, diikuti sektor pertambangan dengan 37 kasus dan konflik PSN 35 kasus. Tingginya konflik di sektor perkebunan disebabkan dua faktor, yakni warisan ketimpangan penguasaan lahan yang tidak pernah terselesaikan dan melibatkan dua aktor yang kuat; negara melalui perkebunan PTPN dan swasta memiliki HGU skala luas.

“Sementara itu, sektor PSN yang baru muncul tujuh tahun terakhir menempati posisi ketiga karena negara beserta kekuatan represif tampil sebagai pemain utama dalam konflik,” imbuhnya.

YLBHI juga memetakan berbagai subjek pelaku dalam konflik-konflik tersebut. Setidaknya, perusahaan swasta terlibat dalam 100 konflik, pemerintah daerah terlibat dalam 74 konflik, dan Polri terlibat dalam 50 konflik.

“Dari segi perbuatan, tercatat sebanyak 134 tindak kekerasan dengan pola yang berbeda,” bebernya. Disitat dari Suara.com.

Pola yang paling banyak terjadi yakni pola kekerasan baik dalam bentuk lisan seperti intimidasi dan bentuk fisik berupa penganiayaan. Pola ini tercatat terjadi sebanyak 48 kasus; 40 intimidasi dan 8 kekerasan fisik. Selanjutnya pola pecah belah 43 kasus. Ketiga pola kriminalisasi 43 kasus.

“Dari 43 kasus kriminalisasi, terdapat 212 orang petani yang menjadi korban. Upaya kriminalisasi paling banyak menggunakan produk hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan 29 kasus. Kemudian diikuti oleh UU Minerba dengan 7 kasus, UU 39 Tahun 2014 dengan 4 kasus. UU No 18 Tahun 2013 dengan 3 kasus. UU ITE 2 kasus dan UU Anti Marxisme-Leninisme dengan 1 kasus,” pungkasnya.

The post YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Batalkan PSN appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut YLBHI, sejak awal panitia mengkhawatirkan akan pertandingan ini dan meminta kepada PT LIB agar pertandingan dapat diselenggarakan sore hari untuk meminimalisir resiko. Tetapi sayangnya pihak liga menolak permintaan tersebut dan tetap menyelenggarakan pertandingan pada malam hari.

Pertandingan berjalan lancar hingga selesai, hingga kemudian kerusuhan terjadi setelah pertandingan dimana terdapat supporter memasuki lapangan dan kemudian ditindak oleh aparat.

“Dalam video yang beredar, kami melihat terdapat kekerasan yang dilakukan aparat dengan memukul dan menendang suporter yang ada di lapangan. Ketika situasi suporter makin banyak ke lapangan, justru kemudian aparat melakukan penembakan gas air mata ke tribun yang masih banyak dipenuhi penonton,” tulis YLBHI dalam keterangan pers seperti dikutip Minggu (2/10/2022).

YLBHI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian masa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Penggunaan gas air mata yang tidak sesuai dengan prosedur pengendalian massa mengakibatkan suporter di tribun berdesak-desakan mencari pintu keluar, sesak nafas, pingsan dan saling bertabrakan.

Hal tersebut diperparah dengan kelebihan kapasitas stadion dan pertandingan big match yang dilakukan pada malam hari hal tersebut yang membuat seluruh pihak yang berkepentingan harus melakukan upaya penyelidikan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pertandingan ini.

Padahal jelas penggunaan gas Air mata tersebut dilarang oleh FIFA. FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion.

“Kami menilai bahwa tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan, Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa, Perkapolri No.01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri No.08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara.

“Maka atas pertimbangan di atas, kami menilai bahwa penanganan aparat dalam mengendalikan masa berpotensi terhadap dugaan Pelanggaran HAM dengan meninggalnya lebih dari 150 Korban Jiwa dan ratusan lainnya luka-luka,” tulis YLBHI.

Dinukil dari suara.com, atas kejadian tersebut YLBHI menyatakan sikap:

1. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI;
2. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan Jatuhnya 153 Korban jiwa dan korban luka dengan membentuk tim penyelidik independen ;
3. Mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk memeriksa dugaan Pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas;
4. Mendesak Propam POLRI dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-POLRI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut;
5. Mendesak KAPOLRI untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian;
6. Mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan, Malang.

The post YLBHI Kecam Sikap Represif Aparat Tangani Kerusuhan Di Kanjuruhan appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam proses penanganannya, YLBHI mengemukakan, proses hukum yang berjalan tidak pernah berpihak kepada korban.

Anggota YLBHI Zaenal menungkapkan untuk kasus kekerasan seksual yang ditangani tersebut meliputi percobaan atau upaya pemerkosaan, kekerasan berbasis gender online, pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pembuatan video, pemerasan, kekerasan fisik dan psikis serta gang rape.

Sementara jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani YLBHI ialah penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, menikah tanpa izin istri, kekerasan psikis, eksploitasi anak dan kekerasan fisik terhadap anak.

Kalau dilihat dari sisi pelaku, paling banyak yang memiliki hubungan dalam pacaran.

“Relasi dalam pacaran, ini memang menempati posisi yang tertinggi kaitanya dengan kasus yang ditangani LBH, relasi dalam keluarga, relasi dalam pekerjaan, pertemanan di sosmed, pinjol dan tidak dikenal,” kata Zaenal dalam paparannya yang ditayangkan melalui YouTube YLBHI Indonesia, melansir suara.com, Jumat (31/12/2021).

Kemudian, Zaenal juga mengatakan, menemukan adanya beberapa poin penting dalam kasus kekerasan seksual. Semisal, proses hukum tidak berpihak pada korban, minim akses ruang aman, dan korban tidak berani speak up.

Zaenal menuturkan ada beberapa korban yang sudah mulai berani berbicara. Namun hal tersebut belum bisa mendorong korban-korban lainnya untuk ikut berbicara soal kekerasan seksual yang dialaminya.

“Ada peningkatan kasus di beberapa wilayah seperti Makassar dan Surabaya karena ada indikasi korban sudah mulai speak up karena kesadaran dan secara publik tapi harus kita akui masih banyak korban kekerasan seksual dan KDRT yang tidak berani speak up.”

The post Tangani 189 Kasus Kekerasan Seksual dan KDRT, YLBHI: Proses Hukum Tak Berpihak ke Korban appeared first on Trigger Netmedia.

“Praktik pemaksaan seperti itu memperlihatkan bentuk abuse of power,” kata Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar saat dihubungi Suara.com, Senin (18/10/2021).

KontraS menyayangkan sikap dari anggota dari kepolisian itu. Kewenangan sebagai aparat penegak hukum seharusnya dimanfaatkan dengan menaati prosedur yang berlaku di Internal Polri.

“Dengan segala kewenangannya, bukan berarti polisi berhak untuk melakukan tindakan secara sewenang-wenang,” kata Rivanlee.

“Polisi mestinya harus kembali pada prinsip yang tertera dalam Undang Undang Polri, yakni legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut perilaku dari anggota polisi itu menyalahi dua aturan.

Pertama melanggar aturan internal Polri  sendiri, yakni Peraturan Polri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Jelas ada larangan menggeledah dan menyita karena tidak sesuai dengan melanggar hak privasi. Jadi ini juga yang kedua melanggar peraturan internal kepolisian,” ujarnya.

Kemudian melanggar Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Jelas juga melanggar UU ITE.  Di UU ITE itu ada beberapa ketentuan privasi yang jelas ini adalah melanggar ketentuan UU ITE privasi,” kata Isnur.

Pada UU ITE pasal 30 ayat 1 disebutkan, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

“Jadi tindakan kepolisian ini berbahaya melanggar hukum melanggar hak konstruksi dan banyak perundang-undangan,” tegas Isnur.

Viral

Anggota polisi menyita dan memeriksa handphone pemuda tanpa surat izin viral di media sosial. Video terkait arogansi oknum anggota ini ditayangkan dalam program di televisi swasta hingga ramai diunggah ulang di TikTok hingga Twitter.

Video tersebut salah satunya diunggah ulang oleh aku Twitter @xnact. Dia menyoroti tindakan anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Bripka Ambarita.

Dalam video itu, Bripka Ambarita terlihat ngotot jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik salah satu pemuda saat mereka tengah melaksanakan razia malam. Padahal pemuda tersebut telah menolak, sebab dia merasa itu ranah privasinya.

Terlebih, pemuda itu juga merasa tidak melakukan suatu tindak pidana.

“Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan pak pol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia?” kicau @xnact pada Sabtu (16/10/2021).

Sumber : Suara.com

The post Viral ‘Polisi Artis’ Paksa Geledah HP Pemuda: Tindakan Abuse of Power dan Langgar UU ITE appeared first on Trigger Netmedia.