Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026), Purbaya mengatakan hampir seluruh kelompok penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan positif.

“Dari sisi jenis pajak, hampir seluruh kelompok penerimaan menunjukkan kinerja positif,” kata Purbaya.

Penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan mencapai Rp196,1 triliun atau naik 28,6 persen secara tahunan. Sementara PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan Deposit PPh 21 terealisasi Rp146 triliun atau meningkat 13,6 persen.

Menurut Purbaya, kenaikan tersebut mencerminkan membaiknya profitabilitas dunia usaha dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Adapun penerimaan dari PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 mencapai Rp159,9 triliun atau tumbuh 1,4 persen. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan penerimaan Rp380 triliun atau meningkat 42,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM menunjukkan konsumsi domestik masih tetap kuat. Sementara kelompok penerimaan lainnya mencapai Rp153,8 triliun atau tumbuh 22,7 persen.

“Ini menunjukkan memang betul-betul ada perbaikan di perekonomian. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan kepatuhan berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan data, serta penyempurnaan administrasi perpajakan untuk menjaga momentum penerimaan pajak hingga akhir tahun,” ujarnya.

Dari sisi sektor usaha, perdagangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 25,6 persen dan pertumbuhan 45,9 persen secara tahunan. Menurut Purbaya, kenaikan tersebut didorong oleh perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM) seiring naiknya harga minyak dunia serta meningkatnya aktivitas perdagangan daring.

Sektor industri pengolahan menyumbang 22,8 persen penerimaan pajak dengan pertumbuhan 19,9 persen, didukung meningkatnya profitabilitas industri minyak kelapa sawit.

Sementara sektor pertambangan berkontribusi 9,3 persen dengan pertumbuhan 22,8 persen, diikuti sektor pengangkutan dan pergudangan yang tumbuh 10,7 persen, konstruksi dan real estat 9,2 persen, serta jasa perusahaan 14,7 persen.

“Sudut pertumbuhan yang lebih merata ini menjadi indikasi bahwa basis penerimaan negara semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu,” kata Purbaya.

The post Penerimaan Pajak Tumbuh 21,4 Persen, Ekonomi RI Dinilai Tetap Kuat appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

“Defisit APBN semester satu tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB,” kata Purbaya.

Menurut dia, posisi fiskal Indonesia masih terjaga meski APBN mengalami defisit. Ia menyinggung kondisi pada triwulan I 2026 ketika defisit tercatat sebesar 0,9 persen terhadap PDB yang sempat memicu kekhawatiran sejumlah pengamat ekonomi.

“Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami memublikasikan angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9 persen. Semua pengamat panik dan mereka bilang kalau dikali empat jadi 3,6 persen,” ujarnya.

Purbaya menilai pendekatan tersebut tidak mencerminkan kondisi APBN secara keseluruhan. Meski mengakui defisit masih berpotensi bertambah seiring peningkatan belanja pemerintah pada semester II, ia memastikan defisit tetap akan dijaga di bawah 3 persen.

“Tapi kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen,” katanya.

Pada semester I 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026, meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, yang meliputi penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp152 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp271 triliun, sedangkan penerimaan hibah mencapai Rp700 miliar.

Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari target APBN 2026, naik 17,8 persen secara tahunan. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.298,6 triliun dan transfer ke daerah Rp357,4 triliun.

Meski APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun. Adapun realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun atau 65,6 persen dari target APBN 2026.

The post Defisit APBN Semester I 2026 Capai Rp196,5 Triliun, Masih di Bawah Batas Aman appeared first on Trigger Netmedia.

“ Sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen. Lima bulan pertama tahun ini 0,7 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.185,0 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 1.365,4 triliun.

Purbaya menjelaskan, pendapatan negara telah mencapai 37,6 persen dari target APBN atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 834,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 123,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 226,4 triliun, serta hibah Rp 400 miliar.

Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi 35,5 persen dari pagu APBN atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.059,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 306,1 triliun.

Meski APBN mengalami defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer masih berada dalam posisi surplus sebesar Rp 58,6 triliun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi April 2026 yang tercatat surplus Rp 28 triliun. Keseimbangan primer yang positif menunjukkan pendapatan negara masih mampu menutupi seluruh belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

The post APBN Defisit Rp180,4 Triliun hingga Mei 2026, Setara 0,70 Persen PDB appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pelebaran defisit tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan luar biasa pemerintah untuk menangani dampak pandemi.

“Defisit APBN 2020 mencapai 6,1 persen PDB, tingkat yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR.

Ia menjelaskan, belanja negara meningkat signifikan untuk mendukung sektor kesehatan dan bantuan sosial, sementara pendapatan negara menurun akibat perlambatan ekonomi.

Belanja negara pada 2020 tercatat meningkat menjadi Rp2.593,5 triliun, sedangkan pendapatan negara turun sekitar 16 persen. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan guna menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan regulasi yang memperbolehkan pelebaran defisit APBN di atas 3 persen.

Defisit APBN tercatat sebesar 6,14 persen pada 2020, kemudian menurun menjadi 4,65 persen pada 2021. Pada 2022, defisit masih berada di atas 3 persen sebelum kembali ditekan sesuai batas fiskal.

Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan menargetkan defisit APBN tetap di bawah 3 persen pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2025, defisit diproyeksikan berada di level 2,92 persen dari PDB.

The post Defisit APBN 2020 Tembus 6,1 Persen, Terdalam dalam Dua Dekade appeared first on Trigger Netmedia.

“Defisit APBN sebesar Rp 54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB masih sangat terkendali dan sesuai dengan desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya juga mencatat keseimbangan primer mengalami defisit Rp 4,2 triliun. Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp 172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2026. Penerimaan tersebut didorong oleh sektor perpajakan sebesar Rp 138,9 triliun serta PNBP Rp 33,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara hingga akhir Januari 2026 terealisasi Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari target. Belanja pemerintah pusat tumbuh signifikan secara tahunan, sedangkan transfer ke daerah meningkat tipis.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja dan pertumbuhan pendapatan mencerminkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Ia optimistis APBN 2026 mam

The post Defisit APBN Januari 2026 Rp 54,6 Triliun, Menkeu Sebut Masih Sesuai Desain appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya menegaskan, angka defisit tersebut masih sesuai dengan batas yang ditetapkan undang-undang, yakni di bawah 3 persen dari PDB.

“Defisit APBN sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB masih dalam batas yang aman dan terkelola sesuai desain APBN 2025,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Selain defisit APBN, keseimbangan primer juga tercatat defisit sebesar Rp 82,2 triliun. Namun demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut tetap mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Hingga akhir November 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target outlook. Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.634,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 444,9 triliun.

Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp 2.116,2 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp 795,6 triliun.

Pemerintah memastikan akan terus menjaga kesinambungan fiskal serta mengoptimalkan fungsi APBN sebagai instrumen stabilisasi dan perlindungan ekonomi nasional.

The post Defisit APBN Capai 2,35 Persen PDB, Pemerintah Klaim Fiskal Tetap Terjaga appeared first on Trigger Netmedia.

“Defisit APBN per 31 Oktober 2025 sebesar Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam paparan APBN Kita di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, defisit tersebut lebih rendah dibanding target Outlook APBN yang dipatok 2,78 persen dari PDB. “Ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,” katanya.

Pendapatan Negara Terkumpul Rp 2.113 Triliun

Hingga Oktober, pendapatan negara mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari Outlook 2025. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak berkontribusi Rp 1.708,3 triliun (71,6 persen) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 402,4 triliun (84,3 persen).

Belanja Negara Rp 2.593 Triliun

Realisasi belanja negara mencapai Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen. Belanja pemerintah pusat menyerap Rp 1.879,6 triliun (70,6 persen), sementara transfer ke daerah mencapai Rp 713,4 triliun (82,6 persen).

The post Defisit APBN Sentuh Rp 479,7 Triliun, Masih di Bawah Target appeared first on Trigger Netmedia.

“Defisit APBN 2023 kita desain sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen, pertengahan tahun kita revisi agak rendah Rp479,9 triliun atau 2,27 persen, ternyata realisasi kita jauh lebih kecil yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.

Realisasi pendapatan negara pada APBN 2023 tumbuh 5,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.635,8 triliun.

Pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi Rp2.155,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 1,7 persen menjadi Rp605,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Belanja negara tumbuh 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,096,3 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat turun 1,7 persen menjadi Rp2.240,8 triliun dan transfer ke daerah naik 8 persen secara tahunan menjadi Rp881,3 triliun.

“Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat, jadi kita mampu menurunkan defisit,” ujar Sri Mulyani.

Sumber: Suara.com

The post APBN RI Tahun 2023 Tekor Rp347,6 Triliun appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR yang beragendakan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Senin (10/7/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara diperkirakan realisasinya mencapai Rp2.637 triliun atau sebesar 107,1%, atau tumbuh 7% di atas target.

Penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.818,2 triliun atau 105,8% dari target atau 5,9% pertumbuhannya, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp300 triliun atau 99% dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp515,8 atau 116,9% dari target atau tumbuh 13,4%.

“Jangan lupa, tahun lalu pertumbuhan karena harga-harga komoditas yang luar biasa terjadi. Jadi ini adalah suatu prestasi untuk bisa menjaga walaupun harga komoditas mengalami penurunan dan pelemahan ekonomi global,” ungkap Menkeu di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Di sisi belanja, Menkeu mengungkapkan, akan melebihi dari target atau yang dialokasikan. Belanja K/L direncanakan mencapai Rp1.085,5 triliun.

Sementara belanja non-KL diperkirakan sebesar Rp1.212 triliun dan transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun lebih tinggi dari APBN Awal sebesar Rp814,7 triliun.

Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, Menkeu mengungkapkan, defisit akan berada di Rp486,4 tirlliun atau 2,28% dari PDB, dengan keseimbangan primer yang mendekati balance di defisit Rp49 triliun.

“Di dalam APBN keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun dan ini hanya Rp49 triliun. Defisit di APBN awal Rp598,2 triliun, realisasinya Rp486 triliun. Dengan penurunan defisit, kita akan melakukan issuance dari pembiayaan utang SBN dalam hal ini Rp362 triliun, ini jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. Jadi penurunannya hampir 50%,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, penurunan pembiayaan bisa dilakukan karena Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu akan digunakan sebesar Rp156,9 triliun, yang terdiri atas Rp100 triliun untuk penurunan utang dan Rp56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah.

“Penerbitan SBN Rp350 triliun lebih rendah dari target APBN awal dan ini berarti kombinasi antara issuance utang yang makin rendah atau ditekan dan penggunaan SAL dan pada saat yang sama kita tetap mengamankan berbagai program-program prioritas nasional, dari mulai Pemilu, IKN, sampai dengan infrastruktur dan melindungi masyarakat dari guncangan melalui kenaikan bansos yang kita berikan terutama untuk 40% desil terbawah,” pungkas Menkeu.

The post Menkeu Sri Mulyani Optimis Pendapatan Negara Tahun Ini Lebihi 100% appeared first on Trigger Netmedia.

“Kepada para pembayar pajak, saya mengucapkan terima kasih karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai Rp1.171 triliun. Tumbuh 58 persen, artinya pembayar pajak masih ada dan justru tumbuh 58 persen,” kata Presiden Jokowi,  saat menghadiri sebuah paparan ekonomi 2023 di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Tidak hanya itu, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp206 triliun atau tumbuh 30,5 persen. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp386 triliun atau tumbuh 38,9 persen.

“Nanti tolong ditanyakan Bu Menteri Keuangan jelasnya siapa yang bayar pajak? Bea cukai siapa yang bayar? PNBP siapa yang bayar? Artinya masyarakat masih konsisten dan memiliki kemampuan dalam hal yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden.

Meski demikian, Presiden mengaku selalu meminta Menkeu Sri Mulyani agar amunisi anggaran yang dimiliki Indonesia benar-benar dikelola dengan bijak.

“Saya minta betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran dan betul-betul harus dijaga, tidak boleh kita berpikir uang hanya untuk hari ini dan tahun ini tahun depan seperti apa karena semua pengamat internasional menyampaikan tahun depan lebih gelap, tapi kalau punya persiapan, amunisi akan berbeda sehingga betul-betul APBN kita berkelanjutan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tetap akan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023.

“Banyak yang menyarankan ‘Presiden Jokowi, untuk tumbuhkan ekonomi kita minta saja ke DPR agar fiskal kita bisa diberi lebih (ruang defisit) dari 3 persen lagi seperti krisis’. Saya diskusi dengan Bu Menkeu, beliau kasih alasan banyak, jadi ya tetap di bawah 3 persen saja, yang penting APBN kita harus sehat, ini kunci,” kata Presiden Joko Widodo.

“Sekarang semua negara sedang berkonsentrasi menguatkan dari namanya inflasi. Ini jadi momok semua negara, takut sama barang yang namanya inflasi, ini ketakutan luar biasa,” sambung Jokowi.

Presiden menyebut, inflasi Indonesia Indonesia (year on year) yang berada di posisi 4,6 persen, lebih rendah dibanding negara lain.

“Kenapa bisa kita jaga seperti ini? Karena menurut saya, antara otoritas pemegang fiskal APBN, yaitu Bu Menteri Keuangan dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia berjalannya beriringan, rukun, sinkron,” kata Presiden, dikutip dari Antara.

“Di negara lain, bank sentral naikin bunga, menteri keuangannya naikin defisit, artinya apa?  Menggrojokkan uang lebih ke pasar, artinya nambah inflasi, yang satu rem inflasi, yang satu grojokin inflasi. Ini bedanya karena BI dan Kemenkeu kerja rukun sinkron, konsolidatif, APBN-nya konsolidatif, ABPN-nya menyehatkan berani memutuskan,” sambungnya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dinilai Presiden hati-hati dan menyesuaikan situasi tetapi juga konsisten kepada pelaku-pelaku industri.

“Yang paling penting adalah bisa menjaga stabilitas. Negara kita Indonesia kalau saya lihat pemulihan ekonominya relatif masih kuat,” ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

The post Jokowi Apresiasi Pembayaran Pajak Kian Tumbuh, Pendapatan Negara Naik 49 Persen appeared first on Trigger Netmedia.