Menurut Arif, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan proses hukum terhadap Febrie, tetapi juga pada respons kepala negara yang hingga kini belum memberikan pernyataan secara langsung.

“Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana Prabowo?” kata Arif dalam diskusi bertajuk Drama Polisi VS Kejaksaan: Saling Bongkar atau Saling Ngunci (Kompromi)? di kantor Formappi, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Arif menilai penyampaian sikap oleh Presiden tidak cukup diwakili oleh pejabat lain, melainkan perlu disampaikan langsung sebagai bentuk kepemimpinan dalam merespons isu yang menjadi perhatian publik.

Ia juga berpendapat Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan lembaga terkait apabila dinilai diperlukan.

“Kenapa? Karena itu kan masih di bawah kendali Presiden,” ujarnya.

Arif mengingatkan bahwa jika Presiden terus memilih diam, hal tersebut berpotensi memunculkan kritik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Jangan-jangan benar bahwa Presiden cuma pandai omon-omon. Ayolah Presiden, buktikan bahwa Anda bisa menghajar bajingan-bajingan ini,” kata Arif.

Ia menambahkan persoalan integritas, menurutnya, tidak hanya terdapat di lingkungan politik, tetapi juga dapat terjadi di lembaga penegak hukum sehingga membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk melakukan pembenahan.

The post Analis: Prabowo Perlu Bersikap atas Kasus Eks Jampidsus, Bungkam Bisa Picu Kritik appeared first on Trigger Netmedia.

The post KPK Didesak Awasi Penanganan Dugaan Korupsi MBG Lewat Supervisi appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan aparat penegak hukum. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Prasetyo menegaskan pemberantasan korupsi tetap menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden berulang kali mengingatkan seluruh aparatur negara untuk memperkuat integritas dan berbenah sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.

“Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar segera berbenah dan membersihkan diri,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas, dan membangun birokrasi yang bersih sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi.

Selain itu, Prasetyo mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan persatuan di tengah berlangsungnya proses hukum.

“Hanya dengan suasana yang aman, bersatu, dan saling percaya, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan,” katanya.

Sebelumnya, nama Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai penyidikan dugaan perkara yang disebut berkaitan dengannya. Hingga kini, aparat penegak hukum belum menyampaikan keterangan resmi mengenai status hukum Febrie maupun hasil penyidikan yang sedang berlangsung.

Sementara itu, beredar informasi dari sumber yang mengetahui perkara tersebut yang menyebut Presiden telah menerima laporan mengenai perkembangan penyidikan. Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Istana maupun aparat penegak hukum.

Hingga Jumat (10/7/2026), Febrie Adriansyah juga belum memberikan pernyataan kepada publik terkait perkara tersebut.

The post Pemerintah Hormati Proses Hukum Terkait Dugaan Kasus Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah appeared first on Trigger Netmedia.

Masduki menilai dinamika yang berkembang dalam beberapa hari terakhir menunjukkan persoalan serius karena dugaan korupsi muncul di lebih dari satu institusi penegak hukum dan lembaga negara.

“Dalam situasi semacam ini, menurut saya, Pak Prabowo harus segera turun untuk menegaskan bahwa tindakan-tindakan korupsi di kedua lembaga, kejaksaan, kepolisian, tetap harus diproses,” kata Masduki kepada Suara.com, Kamis (9/7/2026).

Ia berpandangan, kepemimpinan Presiden diperlukan agar perselisihan antarlembaga tidak berkembang menjadi konflik kepentingan yang justru menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Selain itu, Masduki meminta TNI menjaga posisi netral dan tidak terlibat dalam dinamika penegakan hukum yang melibatkan institusi lain.

“Dan oleh karenanya, militer agar menarik diri dari konflik dua institusi ini,” ujarnya.

Masduki menilai proses hukum harus tetap berjalan terhadap siapa pun berdasarkan alat bukti, tanpa intervensi ataupun perlindungan dari institusi lain.

Menurut dia, di balik memanasnya hubungan antarlembaga, publik justru memperoleh manfaat karena dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya belum terungkap mulai terbuka ke ruang publik.

“Jadi, ini hikmahnya dari situasi ini, terlepas mereka perang antar-institusi, tapi ini bagusnya bagi publik adalah terbongkarnya dua korupsi,” katanya.

Soroti Sikap TNI

Masduki juga mengkritik keterlibatan TNI yang dinilainya tidak berada pada posisi netral dalam dinamika yang berkembang.

“TNI cenderung berpihak kepada, dalam hal ini, kejaksaan. Terlepas apa motif di balik semua ini, TNI harusnya tidak turut campur dalam dua institusi ini yang saling bongkar korupsi,” ujarnya.

Insight: Pernyataan Masduki mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik antarlembaga penegak hukum dapat menggeser fokus dari substansi pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden perlu memainkan peran sebagai pengendali agar persaingan institusional tidak mengganggu independensi proses hukum maupun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

The post Akademisi UII Desak Prabowo Ambil Alih Kendali di Tengah Memanasnya Relasi Polri, Kejagung, dan TNI Terkait Tipikor appeared first on Trigger Netmedia.

“Aset-aset kita masih banyak yang tercecer, terutama di Jakarta Pusat. Banyak apartemen yang seharusnya menjadi aset sitaan,” kata Burhanuddin saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Lahir ke-2 Badan Pemulihan Aset (BPA), Kamis (12/2/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube Kejaksaan Agung.

Burhanuddin menyebutkan, sejumlah kamar apartemen hasil sitaan perkara pidana, termasuk kasus korupsi, saat ini digunakan tanpa izin resmi. Ia menegaskan penggunaan aset sitaan tanpa persetujuan BPA tidak dapat dibenarkan.

“Banyak aset yang bukan dimiliki oleh jaksa, tetapi ditempati oleh jaksa. Bahkan seolah-olah dilupakan bahwa itu adalah aset sitaan,” ujarnya.

Ia meminta BPA untuk segera menertibkan seluruh aset sitaan dan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkannya tanpa izin. Seluruh aset yang digunakan tanpa persetujuan resmi harus segera ditarik dan dikembalikan ke negara.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data aset sitaan agar tidak memicu permintaan pemanfaatan dari kementerian atau lembaga lain. Menurutnya, tujuan utama penyitaan aset adalah memulihkan kerugian keuangan negara, bukan sekadar mencatat kepemilikan aset.

“Negara membutuhkan dana, bukan sekadar catatan aset. Aset itu harus dikembalikan menjadi uang negara yang bisa digunakan,” tegas Burhanuddin.

The post Jaksa Agung Ungkap Aset Sitaan Kejagung Banyak Tercecer, Sebagian Ditempati Jaksa appeared first on Trigger Netmedia.

“Laporan TII ini tidak bisa diabaikan. Penurunan skor menjadi 34 menunjukkan upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan serius,” ujar Hasbiallah, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan korupsi, khususnya yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penindakan harus diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.

Hasbiallah juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran kolektif, upaya pemberantasan korupsi dinilai tidak akan berjalan efektif.

Komisi III DPR RI, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.

The post IPK Indonesia Turun, DPR Dorong Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membenarkan kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, diskusi berlangsung sejak pukul 17.00 hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

“Ada sekitar tujuh tokoh, selain beberapa menteri,” kata Samad kepada Tempo, Sabtu, 31 Januari 2026.

Samad menyebut sejumlah nama yang hadir antara lain Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Sementara dari jajaran pemerintah tampak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim.

Menurut Samad, undangan disampaikan melalui Sjafrie. Dalam pertemuan itu, Prabowo memaparkan pandangannya mengenai situasi nasional dan global, termasuk pengalaman mengikuti World Economic Forum di Davos, Swiss. Presiden juga membuka ruang bagi para tokoh untuk menyampaikan pandangan kritis.

Samad mengaku menyoroti persoalan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada di angka 37. Ia mengatakan Prabowo menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk rencana reformasi kepolisian.

“Dia bilang tidak takut menghadapi oligarki dan membuka diri terhadap kritik,” ujar Samad.

Meski membahas isu serius seperti korupsi dan reformasi institusi, Samad menilai suasana pertemuan berlangsung cair. “Banyak senyum dan candaan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang Presiden mendengar langsung pandangan tokoh-tokoh yang berada di luar pemerintahan.

The post Empat Jam di Kertanegara, Prabowo Diskusi dengan Tokoh Nasional appeared first on Trigger Netmedia.

“Coba tayangkan itu. Anak-anak ke sekolah harus menyeberang sungai tiap hari,” kata Prabowo. Setelah video muncul di layar, nada bicaranya berubah lebih keras. “Ini koruptor-koruptor lihat ini! Mereka ke sekolah basah, di sekolah basah, pulang basah,” ujarnya.

Satgas Darurat Jembatan Dibentuk

Merespons kondisi tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Satgas ini dirancang untuk mempercepat pembangunan jembatan di wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

“Video-video yang langsung dikirim kepada saya membuat saya tidak bisa diam. Saya sudah bentuk satgas khusus,” kata Prabowo. Ia menargetkan sekitar 300 ribu jembatan dapat dibangun di berbagai daerah, terutama kawasan pedesaan.

“Anak-anak sabar. Saya sedang bekerja. Tahun depan semoga jembatan-jembatan itu bisa berdiri,” tambahnya.

Sinergi Mahasiswa, TNI–Polri, dan Pemerintah

Untuk mempercepat pekerjaan, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, agar melibatkan mahasiswa teknik sipil dalam proyek pembangunan jembatan.

“Mungkin semua mahasiswa teknik sipil akan saya minta terjun ke desa-desa,” ujarnya.

Prabowo juga mengajak TNI dan Polri berpartisipasi melalui Batalyon Zeni serta personel Brimob. “Saya ingin mereka turun langsung membantu rakyat,” kata Presiden.

Sementara itu, kebutuhan anggaran menjadi tantangan besar. Prabowo pun melontarkan candaan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ini tambah pusing Purbaya. Tapi pusingnya mulia untuk rakyat. Saya lihat dia belum botak, jadi masih kuat,” katanya yang disambut tawa peserta.

Komitmen Berantas Korupsi

Di akhir pidato, Prabowo menegaskan kembali bahwa pembangunan hanya akan berjalan jika korupsi diberantas. Ia meminta dukungan para guru untuk memperkuat gerakan antikorupsi.

“Saya minta doamu, saya minta dukunganmu. Bantu saya berantas korupsi,” ujar Prabowo.

The post Prabowo Luapkan Kekesalan soal Korupsi, Prioritaskan Pembangunan Jembatan Desa appeared first on Trigger Netmedia.

Peneliti ICW, Seira Tamara mengatakan, dalam 100 hari kerjanya, Pemerintahan Prabowo-Gibran malah terkesan berbalik arah seolah toleran terhadap korupsi.

“Agenda antikorupsi tersebut kemudian dibumbui pernyataan Presiden Prabowo yang tajam dan menjanjikan. Tapi saat ini cenderung berbalik arah dan terkesan toleran terhadap koruptor,” katanya di Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

Tamara menilai, Pemerintah Prabowo-Gibran mewarisi pengaruh dalam situasi pemberantasan korupsi saat ini.

Dari situasi tersebut, ICW memberikan catatan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam  agenda pemberantasan korupsi 2025.

Berikut 5 poin catatan ICW untuk pemberantasan korupsi di tahun 2025.

Pertama, mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang transparan;

Kedua, melakukan penguatan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman serta menjamin untuk tidak mengintervensi penegakan kasus korupsi;

Ketiga, menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif;

Keempat, memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik;

Kelima, revitalisasi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat bankable dan pembayaran non-tunai.

Sumber: Suara.com

The post Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran, ICW: Agenda Antikorupsi Cenderung Berbalik Arah appeared first on Trigger Netmedia.

Tak hanya itu, ia juga meminta Prabowo tak segan menindak pejabat yang diduga melakukan korupsi serta upaya hukum harus segera diambil tanpa adanya kompromi.

“Yang penting harus diimplementasikan pada program-program kerja pemerintahan. Jika ada indikasi melakukan korupsi harus langsung diproses pidana,” ujar Abdul kepada wartawan, Jumat (25/10/2024).

Sebagai ajang pembuktian komitmennya, Abdul meminta Prabowo mendorong penuntasan kasus korupsi yang mangkrak. Ia mencontohkan, salah satunya kasus payment gateway Kemenkumham yang tak diurus hampir 10 tahun.

Bahkan sampai sekarang, tersangkanya masih melenggang bebas di luar sana.

“Siapapun yang terbukti atau ada indikasi buktinya harus diproses hukum, terutama diprioritaskan untuk menghindari dan mengembalikan kerugian negara berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan,” jelasnya.

Kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang akan genap berusia 10 tahun pada Februari 2025.

Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi ini sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara ini.

Abdul Fickar pun menyarankan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut, untuk mengajukan gugatan praperadilan, agar kasus ini bisa kembali bergulir penanganannya.

“Bagi yang berkepentingan dan tidak puas silakan ajukan upaya hukum praperadilan,” katanya.

Sumber: Suara.com

The post Presiden Prabowo Ditantang Tuntaskan Kasus Korupsi Mangrak, Pengamat Sebut Payment Gateway Kemenkumham appeared first on Trigger Netmedia.