Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa proses memasukkan nama Jurist Tan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tengah berlangsung.

“On process karena sudah panggilan ketiga (sebagai tersangka). Mungkin dalam waktu dekat. Nanti kami kabari pastinya. Yang jelas, on process,” ujar Anang di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Anang menegaskan, Kejagung tidak gegabah. Tim dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan langkah hukum dilakukan secara tepat dan prosedural.

“Supaya kita tepat dan memastikan bahwa nantinya kita tidak salah dalam melakukan langkah-langkah hukum,” tambahnya.

Posisi Sudah Terlacak, Eksekusi Segera

Lebih lanjut, Anang menyebutkan bahwa keberadaan Jurist Tan sudah mulai terdeteksi. Penyidik disebut telah mengantongi informasi terkait lokasi dan jejak mantan staf pejabat tinggi di Kemendikbudristek tersebut.

Pihak Kejagung kini mendalami semua petunjuk yang ada untuk melacak dan menghadirkan paksa Jurist Tan ke meja penyidikan.

Bagian dari Komplotan

Jurist Tan bukan satu-satunya aktor dalam kasus yang mengguncang dunia pendidikan nasional. Ia merupakan satu dari empat tersangka dalam dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022.

Tiga nama lainnya adalah:

• IBAM (Ibrahim Arief), mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek

• SW (Sri Wahyuningsih), Direktur SD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2020–2021

• MUL (Mulyatsyah), Direktur SMP dan KPA pada periode yang sama

Mantan Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, sebelumnya membeberkan modus komplotan ini. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dengan mengatur spesifikasi proyek agar hanya mengarah ke satu jenis produk, yakni Chrome OS, dalam pengadaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tahun anggaran 2020–2022.

“SW, MUL, JT, dan IBAM membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, sehingga terjadi penguncian spesifikasi,” ungkap Qohar.

Kerugian Negara Capai Rp1,9 Triliun

Akibat persekongkolan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian fantastis sekitar Rp1,9 triliun, menjadikannya sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di sektor pendidikan.

Kini, Kejagung berkomitmen membawa seluruh pelaku ke hadapan hukum. Jika Jurist Tan tak segera menyerahkan diri, status buron tinggal menunggu waktu.

The post Jurist Tan Terancam DPO, Kejagung Kerucutkan Buronan Skandal Chromebook Rp1,9 Triliun appeared first on Trigger Netmedia.

“Penyidik sudah menjadwalkan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Gedung Kejaksaan Agung, melansir suara.com, Jumat (20/6).

Pemeriksaan terhadap Nadiem dijadwalkan berlangsung di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mulai pukul 09.00 WIB. Fokus pemeriksaan: seberapa jauh peran dan pengetahuan Nadiem dalam proses pengadaan yang kini disorot.

“Nanti akan ditanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini dan tentu kami akan melihat apakah ada peran yang bersangkutan dalam proses pelaksanaan pengadaan,” kata Harli.

Penyidik berharap Nadiem hadir dalam pemeriksaan tersebut. “Kami berharap supaya yang bersangkutan bisa hadir dan memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Kajian Lama Dikesampingkan, Chromebook Jadi Pilihan Kontroversial

Penyelidikan kasus ini mengarah pada dugaan adanya pemufakatan jahat untuk mengarahkan tim teknis menyusun kajian sesuai pesanan—agar spesifikasi pengadaan bantuan perangkat pendidikan mengarah ke laptop berbasis Chrome OS.

Padahal, menurut Harli, hasil uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook pada tahun 2019 oleh Pustekom Kemendikbudristek menunjukkan hasil yang tidak efektif.

“Tim teknis sebenarnya merekomendasikan laptop dengan sistem operasi Windows. Tapi kajian tersebut diganti dengan yang baru, yang justru mendorong penggunaan Chromebook,” ungkap Harli.

Proyek Triliunan yang Dipertanyakan

Total anggaran pengadaan laptop tersebut mencapai Rp9,98 triliun, terdiri dari:

• Rp3,58 triliun dari dana satuan pendidikan

• Rp6,39 triliun dari dana alokasi khusus (DAK)

Jumlah fantastis ini membuat Kejagung semakin serius mendalami proses pengadaan, termasuk siapa saja pihak yang berperan dalam perubahan kajian teknis hingga eksekusi proyek.

The post Kasus Laptop Pendidikan, Nadiem Makarim Akan Diperiksa sebagai Saksi oleh Kejagung appeared first on Trigger Netmedia.