Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (22/9/2026).

Amirullah menegaskan, SPM tidak semestinya dipandang sebatas kewajiban administratif. Standar tersebut menjadi ukuran untuk melihat sejauh mana pelayanan dasar yang diberikan pemerintah telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

“Kalau tidak sampai standar, berarti kebutuhan standarnya belum bisa kita penuhi, apalagi untuk mencapai yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia mengingatkan perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri ketika telah mencapai standar pelayanan. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan SPM, terdapat tiga tahapan utama yang harus diperhatikan petugas, yakni pengumpulan data, penginputan data, dan pelaporan melalui sistem yang telah ditentukan. Amirullah meminta seluruh tahapan tersebut dilakukan secara teliti dan sesuai ketentuan.

“Ini harus dikerjakan dengan benar,” tegasnya.

Menurut Amirullah, data SPM merupakan bagian dari gambaran kinerja Pemerintah Kota Pontianak dalam memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, petugas yang bertanggung jawab perlu memahami tugas serta regulasi yang menjadi dasar penerapan SPM, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Ia juga meminta aparatur tidak menganggap remeh proses pengelolaan data dan pelaporan. Kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tanggung jawab aparatur.

“Tanggung jawab besar itu dimulai dari bagaimana kita serius menyelesaikan hal-hal kecil. Karena itu jangan main-main dengan pekerjaan ini,” pungkasnya.

The post Pemkot Pontianak Tekankan Akurasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Harisson saat mengikuti Expose Hasil EPPD Tahun 2026 terhadap LPPD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (26/8/2026).

Menurut Harisson, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sekadar proses menentukan peringkat. EPPD harus mampu memberikan gambaran nyata mengenai capaian kinerja sekaligus menunjukkan bagian-bagian yang masih membutuhkan pembenahan.

“EPPD merupakan instrumen penting untuk melihat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sistematis, baik melalui indikator kinerja makro maupun indikator kinerja kunci,” ujarnya.

Evaluasi Berbasis Data yang Terukur

Harisson menjelaskan, proses EPPD telah dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan, mulai dari penyampaian LPPD, kelengkapan data dan dokumen pendukung, evaluasi menggunakan SILPPD, hingga pembahasan dan finalisasi hasil oleh Tim Daerah.

Ia memberikan apresiasi kepada Tim Daerah EPPD Provinsi Kalimantan Barat yang melibatkan unsur Inspektorat, BKAD, Bapperida, serta dukungan BPKP dan BPS.

Harisson menilai keterlibatan berbagai lembaga tersebut penting untuk memastikan proses evaluasi berjalan dengan perspektif yang lengkap. Terlebih, kualitas data menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan akurasi hasil penilaian.

“Data yang digunakan harus memiliki sumber yang jelas, konsisten, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia berharap kerja sama dengan BPS dalam penyediaan data statistik dan BPKP dalam aspek pengawasan serta tata kelola terus diperkuat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki standar pengukuran kinerja yang lebih konsisten.

Bukan Sekadar Nilai dan Peringkat

Harisson menegaskan, EPPD juga berkaitan dengan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LPPD menjadi salah satu instrumen untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Karena itu, hasil evaluasinya harus dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan, bukan hanya menjadi ukuran administratif.

“Dari proses evaluasi yang telah dilaksanakan, tentu terdapat capaian yang patut kita apresiasi. Namun, kita juga harus melihat secara objektif masih adanya ruang untuk perbaikan,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat dapat menjadikan hasil EPPD sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan.

“Hasil EPPD hendaknya menjadi bahan refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah ke depan,” pungkas Harisson.

The post EPPD 2026 Diharapkan Jadi Cermin Perbaikan Kinerja Pemda Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

The post Mendagri Beri Penghargaan ke Pemda Berprestasi, Dorong Daerah Terus Berbenah appeared first on Trigger Netmedia.