Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, perhitungan ketersediaan beras nasional mencakup produksi yang masih berada di lahan atau standing crop, persediaan di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka), serta stok yang dikelola Perum Bulog.

“Standing crop kita itu 10 juta ton, kemudian horeka—hotel, rumah-rumah, dan seterusnya—itu 10 juta ton, di Bulog 4,5 juta ton, total 25 juta ton,” kata Amran di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (26/10/2026).

Menurut Amran, kebutuhan beras nasional diperkirakan mencapai 2,5 juta ton per bulan. Dengan mengacu pada angka ketersediaan sekitar 25 juta ton, pemerintah memperkirakan persediaan tersebut dapat menopang kebutuhan hingga 10 bulan ke depan.

“Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. 25 bagi 10, 2,5 juta berarti itu 10 bulan ke depan, sampai bulan Juli-Agustus aman,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi gangguan produksi akibat El Nino. Fenomena tersebut dapat memicu kekeringan dan berdampak pada ketersediaan air untuk kegiatan pertanian, terutama di wilayah yang bergantung pada curah hujan.

Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan (oplah), perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kondisi kering.

“Jadi El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih yang tahan kekeringan,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut Amran, berupaya mempertahankan produksi beras dalam negeri agar kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi tanpa bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Ia juga menyebut Indonesia tidak melakukan impor beras pada 2025 maupun 2026. Pemerintah berharap ketersediaan stok dan langkah antisipasi di sektor pertanian dapat membantu menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan kondisi iklim.

The post Mentan Klaim Stok Beras Aman hingga Juli–Agustus, Ini Strategi Hadapi Kekeringan appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Strategi APBN Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Wahyu Utomo, mengatakan pemerintah membutuhkan langkah yang lebih terarah dan inovatif agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terus bertahan di kisaran 5 persen.

Menurutnya, target pertumbuhan yang lebih tinggi harus dicapai melalui optimalisasi belanja negara, peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, serta perluasan kerja sama ekonomi internasional.

“Kita ingin tahun 2027 pertumbuhan tinggi, 6 persen. Di mana dong caranya, kan gitu? Defisitnya kecil tapi kok pertumbuhannya tinggi? Nah, ini kita menggunakan tiga pendekatan. Jadi untuk tumbuh tinggi tidak bisa dengan cara-cara biasa. Kalau dengan cara biasa, paling levelnya 5 persen,” ujar Wahyu dalam diskusi publik Outlook Ekonomi 2027 di Kantor Katadata, Jakarta, dikutip Rabu (21/10/2026).

Strategi Pragmatis: Perkuat Konsumsi dan Sektor Produktif

Wahyu menjelaskan, strategi pertama dilakukan melalui pendekatan pragmatis, yakni mengarahkan kebijakan fiskal pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara untuk mendukung konsumsi rumah tangga dan investasi.

Konsumsi rumah tangga saat ini disebut menyumbang sekitar 54 persen terhadap perekonomian nasional, sedangkan investasi berkontribusi sekitar 29 persen.

Dengan komposisi tersebut, kebijakan belanja negara diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sementara dari sisi produksi, pemerintah akan mengarahkan insentif pajak atau belanja perpajakan (tax expenditure) secara lebih tepat sasaran.

Sektor manufaktur yang memiliki kontribusi sekitar 19 persen terhadap perekonomian menjadi salah satu prioritas, disusul sektor perdagangan dan pertanian.

“Itu fokusnya di sektor-sektor yang manufaktur, perdagangan, termasuk yang terkait dengan pertanian. Harapannya bisa juga dorong pertumbuhan,” jelas Wahyu.

Selain berdasarkan sektor ekonomi, strategi pragmatis juga diterapkan melalui pendekatan kewilayahan.

Pemerintah akan mendorong percepatan realisasi anggaran kementerian dan lembaga serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di wilayah dengan kontribusi ekonomi besar.

Pulau Jawa menjadi salah satu perhatian karena menyumbang sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional.

Strategi Transformatif: Dorong Investasi dan Hilirisasi

Strategi kedua adalah pendekatan transformatif yang menitikberatkan pada penguatan investasi, hilirisasi, industrialisasi, serta kolaborasi antarlembaga.

Wahyu menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat bekerja sendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Danantara itu kita anggap sebagai two arms of the state, dua tangan negara yang digunakan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Kemudian kita juga akan mengubah mindset, tidak mungkin suatu saat kita hanya mengandalkan konsumsi,” ungkapnya.

Menurut Wahyu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah akan mendorong pergeseran menuju investasi produktif, terutama yang berorientasi ekspor dan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Langkah tersebut mencakup percepatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.

“Harusnya kuncinya shifting ke investasi, tapi yang berorientasi ekspor, menekankan pada hilirisasi dan industrialisasi. Nah transformatif ini intinya perlu kolaborasi, tidak bisa fiskal sendirian,” kata Wahyu.

Strategi Diplomatis: Perluas Pasar Ekspor dan Investasi Asing

Adapun strategi ketiga adalah pendekatan diplomatis yang diarahkan untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain.

Wahyu menjelaskan, perkembangan ekonomi global membuat aktivitas perdagangan dan investasi tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara.

Melalui pendekatan ekonomi lintas batas (cross-border economy), pemerintah berupaya memperluas akses pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Diplomasi ekonomi juga akan dimanfaatkan untuk mempercepat masuknya investasi asing, membuka peluang ekspor baru, serta memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Investasi bisa diakselerasi, perdagangan juga diperluas sehingga ekspor kita meningkat, tenaga kerja memberi peluang untuk kerja di luar negeri,” ujarnya.

Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa keberhasilan ketiga strategi tersebut membutuhkan sejumlah prasyarat.

Di antaranya iklim investasi yang kondusif, kondisi APBN yang sehat, birokrasi yang mendukung kegiatan ekonomi, serta komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

APBN 2027 Dirancang Ekspansif, Defisit Diproyeksikan 2,4 Persen

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah menyiapkan rancangan kebijakan APBN 2027 yang ekspansif, tetapi tetap terarah dan terukur.

Dalam proyeksi yang dipaparkan Wahyu, pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.435 triliun, sedangkan belanja negara diperkirakan sebesar Rp4.106 triliun.

Dengan rancangan tersebut, defisit APBN diproyeksikan berada pada kisaran 2,4 persen.

Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada level 2,9 persen guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Selain mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp539 triliun untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Sementara itu, anggaran ketahanan pangan disiapkan sekitar Rp195 triliun guna mendukung ketersediaan pangan dan stabilisasi harga.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun untuk mendukung pelayanan kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Wahyu berharap perpaduan antara kebijakan fiskal, investasi, penguatan industri, dan diplomasi ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan kebijakan ini tadi, harapannya pertumbuhan bisa tinggi, sejahtera lebih cepat,” pungkasnya.

The post Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027, Kemenkeu Siapkan Tiga Strategi Utama appeared first on Trigger Netmedia.

Amran mengatakan temuan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan uji laboratorium. Beras yang dinilai sebagai beras biasa diduga dikemas atau diberi label sebagai produk premium maupun fortifikasi, kemudian dipasarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi.

“Ini labelnya premium tetapi beras biasa, kerugiannya adalah Rp89 triliun, kurang lebih Rp90 triliun,” ujar Amran dalam konferensi pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Ia mencontohkan beras yang berada di kisaran harga Rp13.000 dapat dijual kembali dengan harga Rp40.000 hingga Rp56.000 setelah menggunakan label tertentu.

Menurut Amran, praktik tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan perlindungan konsumen sekaligus kondisi perdagangan beras. Ia juga menyebut terdapat pelaku yang diduga kembali melakukan pelanggaran serupa setelah sebelumnya mendapat penindakan.

“Ini salah satu yang mengangkat harga beras, padahal dua tahun terakhir beras bukan lagi penyumbang inflasi,” katanya.

Selain persoalan mutu dan harga, Amran menyoroti masih adanya penyelundupan atau impor beras ilegal. Ia meminta penanganan tidak hanya mempertimbangkan jumlah barang yang masuk, tetapi juga potensi risiko terhadap biosekuriti pertanian.

Amran mengingatkan bahwa komoditas pangan yang masuk secara ilegal berpotensi membawa hama atau penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.

Ia kemudian menyinggung pengalaman Indonesia menghadapi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022–2023. Menurut Amran, kejadian tersebut menunjukkan bahwa masuknya produk secara ilegal, meski dalam jumlah terbatas, tetap dapat menimbulkan dampak besar apabila membawa penyakit.

“Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan, itu 2022-2023,” ujarnya.

Amran menegaskan pengawasan terhadap peredaran dan impor beras perlu terus diperkuat. Ia menyebut praktik impor ilegal berpotensi merugikan petani sekaligus mengganggu upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

“Nah ini merugikan petani kita, 115 juta petani yang dirugikan kalau ada impor seperti ini. Penyakitnya kita waspadai, kemudian merugikan petani juga dari segi jumlah beras,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Amran, akan terus melakukan pengawasan terhadap komoditas pangan untuk memastikan beras yang beredar sesuai dengan mutu dan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah masuknya produk pangan secara ilegal.

The post Amran Ungkap Dugaan Manipulasi Beras Premium Rugikan Konsumen hingga Rp89 Triliun appeared first on Trigger Netmedia.

Ria Norsan mengatakan rapat tersebut menjadi ruang untuk memperbarui kondisi terkini di tengah masyarakat sekaligus menyusun langkah bersama terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan cepat.

“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” ujar Ria.

Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. Asap dan kebakaran yang meluas dapat memengaruhi produktivitas pertanian hingga memicu risiko gagal panen.

Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan mitigasi sejak dini untuk menjaga produksi pangan dan mengantisipasi dampak yang lebih besar.

“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.

Dalam pembahasan lainnya, Forkopimda menyoroti kondisi sejumlah sungai yang mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi distribusi logistik maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Ria menyebut sejumlah permukiman mulai mengalami kesulitan mendapatkan air, sementara air Perumda Air Minum di beberapa lokasi terdampak intrusi air laut sehingga terasa asin.

“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin,” kata Ria.

Untuk membantu masyarakat, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa mulai melakukan distribusi air bersih. Di antaranya Bala Komando dan mahasiswa GMNI. Pemerintah provinsi, kata Ria, akan memberikan dukungan terhadap gerakan sosial tersebut agar jangkauannya semakin luas.

Selain air bersih, pemerintah juga mencermati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan yang berpotensi meningkatkan beban masyarakat.

Sementara dalam perkembangan karhutla, Ria menyebut api masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya. Penanganan terus dilakukan bersama berbagai unsur di lapangan.

“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.

Ria menegaskan karhutla tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi terus diperkuat dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Kerja bersama tersebut diarahkan pada pemadaman, pencegahan kebakaran, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dari sisi dukungan anggaran, Pemprov Kalbar telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana. Meskipun APBD Perubahan 2026 belum disahkan, anggaran tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanggulangan bencana sesuai ketentuan.

“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegas Ria.

Rapat Forkopimda juga membahas laporan masyarakat mengenai aktivitas yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Ria meminta Satpol PP mengambil langkah sesuai aturan dengan mengedepankan pembinaan dan edukasi.

“Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka,” ujarnya.

Menurut Ria, setiap langkah penanganan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, sekaligus mengutamakan pencegahan dan pembinaan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Melalui Rakor Forkopimda, Pemprov Kalbar bersama unsur pimpinan daerah berupaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan strategis. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat respons pemerintah dan memastikan kebutuhan dasar serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

The post Rakor Forkopimda Kalbar Bahas Karhutla hingga Ketersediaan Air Bersih appeared first on Trigger Netmedia.

Pesan tersebut disampaikan Ria saat memimpin rapat kerja bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).

Rapat kerja itu digelar untuk memperkuat peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawal program prioritas Presiden sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ria menegaskan hasil rapat tidak boleh berhenti sebagai kesimpulan di atas kertas. Setiap daerah harus segera menerjemahkan hasil pembahasan ke dalam rencana aksi yang memiliki target dan penanggung jawab yang jelas.

“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong perubahan pola kerja dari sektoral menjadi lintas sektor. Menurutnya, berbagai persoalan daerah saling berkaitan sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan lebih dari satu organisasi perangkat daerah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara. Berdasarkan data per 2 September 2026, kualitas udara di Kubu Raya, Mempawah, dan Kota Pontianak berada pada kategori berbahaya dengan angka PM2.5 masing-masing 746, 444, dan 417.

Kondisi tersebut juga berdampak pada kesehatan. Hingga 1 September 2026 tercatat 1.053 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kota Pontianak mencatat 158 kasus, disusul Landak 153 kasus dan Bengkayang 123 kasus.

Ria meminta mitigasi karhutla diperkuat karena tingginya titik panas masih menjadi salah satu sumber persoalan. Pantauan satelit mencatat 7.569 titik panas di Kalbar, dengan jumlah terbesar berada di Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara.

“Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” katanya.

Di sektor ekonomi, Ria meminta pemerintah daerah memastikan investasi yang masuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kalbar pada Triwulan II 2026 tercatat 5,87 persen, sementara sepanjang 2026 telah diterbitkan 410 izin.

Pelayanan perizinan diminta dilakukan secara cepat dan transparan agar investasi tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal.

Pengendalian inflasi juga menjadi perhatian. Inflasi Kalbar pada Juli 2026 berada di angka 3,18 persen. Ketapang tercatat lebih tinggi dengan 3,73 persen. Kondisi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan juga diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ria mendorong konektivitas antardaerah diperkuat sehingga daerah yang mengalami surplus pangan dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah yang kekurangan.

“Bangun konektivitas antarwilayah agar daerah surplus bisa memasok daerah yang kurang,” ungkapnya.

Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ria menyoroti masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dapat beroperasi secara optimal. Dari 497 titik SPPG, sebanyak 71 titik berada dalam status warning/suspended.

Ia meminta rantai pasok MBG melibatkan pelaku usaha lokal. Bahan pangan, menurutnya, harus lebih banyak bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM agar program tersebut sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Untuk sektor perumahan, backlog di Kalbar mencapai 667.266 unit. Ria meminta pendataan dan pembangunan diprioritaskan di daerah dengan kebutuhan terbesar, sekaligus memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, pada program Koperasi Merah Putih, sebanyak 431 koperasi atau sekitar 61 persen masih memiliki capaian kinerja di bawah 50 persen berdasarkan data Mei 2026. Ria meminta koperasi dikembangkan sesuai potensi ekonomi masing-masing wilayah agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.

Ketahanan pangan juga menjadi perhatian karena meski 151 kecamatan atau 86,78 persen telah masuk kategori tahan pangan, masih terdapat 23 kecamatan atau 13,22 persen yang tergolong rentan pangan.

Di bidang kesehatan, tercatat 6.350 kasus TBC terkonfirmasi. Ria menilai penanganan penyakit tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor, terutama melalui perbaikan sanitasi dan kondisi perumahan.

Ia menyebut tingkat keberhasilan pengobatan TBC pada 2025 telah mencapai 93 persen, tetapi upaya pencegahan dan penanganan tetap harus diperkuat di luar sektor kesehatan.

“Penanganan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Perbaikan sanitasi dan perumahan harus ikut andil,” tegas Ria.

Melalui rapat kerja tersebut, Ria berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin solid. Ia menekankan seluruh program prioritas harus dikawal melalui kerja bersama, indikator yang jelas, dan aksi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

The post Rakor Kepala Daerah, Ria Norsan Tekankan Aksi Bersama Atasi Persoalan Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (17/8/2026). Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

“Sekarang kenaikan produksi kita di tingkat dunia nomor dua, nomor satu Brazil kenaikannya, nomor dua Indonesia. Ini kerja keras Bapak sekalian,” ujar Amran.

Produksi Beras Indonesia Terus Meningkat

Amran mengatakan peningkatan produksi beras Indonesia mendapat perhatian dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Berdasarkan data FAO yang dipublikasikan pada 2026, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 38,6 juta ton pada 2026/2027.

Dengan capaian tersebut, Indonesia disebut menjadi produsen beras terbesar keempat di dunia.

Peningkatan produksi juga dinilai mulai memperkuat ketahanan pangan nasional. Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi kembali memiliki peluang untuk masuk ke pasar ekspor beras.

Pemerintah menargetkan ekspor awal sebanyak 1.000 ton beras pada pekan ini. Potensi ekspor tersebut masih dapat berkembang hingga sekitar 200.000 ton, bahkan berpeluang mencapai 1 juta ton.

“Insyaallah kita akan ekspor target kita pertama insyaallah minggu ini 1.000 ton dan peluangnya adalah 200.000 ton bahkan bisa sampai satu juta ton,” kata Amran.

Kesejahteraan Petani Ikut Membaik

Menurut Amran, peningkatan produksi pangan nasional juga diikuti dengan membaiknya indikator kesejahteraan petani.

Ia menyebut tingkat kesejahteraan petani saat ini berada pada level tertinggi dalam 34 tahun. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) diklaim berada pada level tertinggi dalam 25 tahun.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat swasembada pangan.

Tiga komoditas yang masih menjadi perhatian utama adalah bawang putih, daging, dan kedelai. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi ketiga komoditas tersebut dapat dikejar dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

Amran optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah, petani, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sektor pangan.

“Kami yakin kalau kita kolaborasi, kita kompak, pasti ini bisa kita capai. Moga-moga 3 sampai 5 tahun ini bisa jadi kenyataan,” pungkasnya.

The post Indonesia Catat Kenaikan Produksi Pertanian Tertinggi Kedua Dunia appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga mengadopsi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 sebagai arah kerja sama bilateral selama lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Thailand memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat kolaborasi di tengah tantangan ekonomi global sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Pada sektor ketahanan pangan, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama melalui pengembangan teknologi pertanian, penguatan sistem logistik, pengolahan pangan, serta peningkatan ketahanan rantai pasok.

“Kita juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan, mulai dari teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga ketahanan rantai pasok,” ujar Prabowo.

Di bidang energi, Indonesia dan Thailand akan membentuk Indonesia–Thailand Energy Forum sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong percepatan pengembangan energi berkelanjutan.

Sementara itu, kerja sama ekonomi digital akan diperkuat melalui perluasan implementasi skema Local Currency Transaction (LCT) guna meningkatkan efisiensi transaksi dan perdagangan bilateral.

Prabowo juga menilai kedua negara memiliki peluang besar mengembangkan industri halal. Menurutnya, keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Thailand dapat saling melengkapi dalam membangun rantai nilai industri halal di tingkat regional maupun global.

“Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai industri halal regional dan global,” katanya.

Selain itu, kedua negara sepakat meningkatkan konektivitas melalui pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan arus wisatawan, investasi, serta perdagangan antara kedua negara.

Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral, Indonesia dan Thailand juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan untuk mempererat kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

“Penandatanganan MoU di bidang pendidikan untuk mempererat kerja sama pengembangan sumber daya manusia kedua negara,” tutur Prabowo.

The post Prabowo dan PM Thailand Sepakati Roadmap Kemitraan Strategis 2026–2030 appeared first on Trigger Netmedia.

Di tempat itulah Syamhudi, Ketua Kelompok Kreasi Sungai Putat (KSP), memulai aktivitasnya. Dengan telaten ia memasukkan sisa sayuran dan kulit buah ke dalam wadah budidaya larva Black Soldier Fly (BSF). Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya tumpukan sampah. Namun bagi Syamhudi, limbah rumah tangga adalah sumber kehidupan.

“Mari bersama mewujudkan pekarangan produktif, keluarga sejahtera, masyarakat sehat, dan lingkungan yang lestari,” ujarnya.

Ajakan itu bukan sekadar slogan. Bersama warga, ia membangun sistem pertanian terpadu yang menghubungkan berbagai komoditas dalam satu ekosistem. Maggot menjadi titik awal. Larva tersebut mengolah limbah organik sekaligus menghasilkan protein yang dimanfaatkan sebagai pakan ayam kampung, burung puyuh, hingga lobster air tawar.

Sementara itu, sisa budidaya maggot berupa kasgot bersama kotoran ternak diolah kembali menjadi pupuk organik. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sayuran di pekarangan maupun instalasi aquaponik. Hasil panen kemudian dikonsumsi keluarga, sedangkan limbah sayur kembali menjadi pakan maggot. Tidak ada yang terbuang. Semuanya berputar dalam satu siklus yang saling menghidupi.

Perubahan itu dirasakan langsung warga. Ketua RW 004 Siantan Hilir, Ponijan, mengaku pekarangan yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari kini berkembang menjadi ruang produktif yang memberi nilai ekonomi.

“Harapannya kegiatan ini terus berkembang sehingga semakin banyak warga yang memperoleh manfaat dan mampu membangun usaha dari pekarangan rumah,” katanya.

Model pemberdayaan tersebut juga mendapat dukungan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Integrated Terminal Manager Pontianak, Adi Wahyu Christianto, menilai program tersebut tidak hanya membantu mengurangi limbah organik, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

“Kegiatan ini memiliki potensi menghasilkan sumber pangan sekaligus menambah pendapatan masyarakat. Kami berharap pengembangannya tidak hanya di satu lokasi, tetapi dapat direplikasi di wilayah lain,” ujarnya.

Pemerintah kelurahan pun melihat inisiatif tersebut sebagai jawaban atas berbagai persoalan perkotaan, mulai dari meningkatnya volume sampah organik hingga kebutuhan memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Lurah Siantan Hilir Erin Febrianty menilai konsep ekonomi sirkular yang diterapkan warga mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekarangan rumah. Lahan sempit tidak lagi dianggap sebagai ruang kosong, tetapi menjadi sumber pangan sekaligus sumber pendapatan.

Di sisi lain, anak-anak yang tumbuh di lingkungan itu memperoleh ruang belajar yang berbeda. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana limbah dapat diolah menjadi pakan, pupuk, hingga menghasilkan sayuran, telur, daging ayam, dan lobster. Pembelajaran mengenai lingkungan, pertanian, dan ekonomi berlangsung secara alami di halaman rumah.

Bagi warga Siantan Hilir, nilai terbesar dari gerakan ini bukan hanya hasil panen ataupun tambahan penghasilan. Yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran bahwa setiap rumah memiliki potensi menjadi bagian dari solusi persoalan pangan dan lingkungan.

Dari sebuah pekarangan sederhana di sudut Pontianak Utara, lahir pesan bahwa ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas atau teknologi yang rumit. Ia bisa tumbuh dari langkah paling sederhana: memilah sampah organik, merawat siklus alam, dan memanfaatkan setiap jengkal halaman rumah.

Di tempat itu, masa depan pangan tidak hanya dibicarakan. Ia sedang ditumbuhkan, sedikit demi sedikit, setiap hari.

The post Dari Pekarangan Rumah, Warga Siantan Hilir Menumbuhkan Ketahanan Pangan appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Alex, pemetaan yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi sehingga setiap kementerian maupun pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Selain itu, DPR juga lebih mudah melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai tantangan yang dihadapi setiap daerah tidak sama. Karena itu, pengumpulan dan integrasi data perlu dilakukan secara terpusat agar penanganan risiko dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah untuk menyiapkan strategi menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, sementara El Nino berpotensi berada pada kategori sangat kuat hingga Oktober.

Alex mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan utama di sejumlah daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Ia meminta Kementerian Kehutanan memperkuat langkah pencegahan agar bencana yang berulang setiap tahun itu dapat ditekan.

Selain itu, ia menilai perlindungan terhadap petugas pemadam kebakaran hutan perlu menjadi perhatian serius. Pemerintah didorong memastikan kesiapan peralatan keselamatan dan sistem penanganan yang lebih baik agar tidak kembali memakan korban jiwa.

Di sektor pertanian, Alex meminta Kementerian Pertanian memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pangan. Menurutnya, strategi berbasis kondisi dan kearifan lokal akan lebih efektif dalam menjaga ketersediaan air sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian.

“Upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian harus menjadi bagian dari strategi menghadapi El Nino agar ketahanan pangan tetap terjaga,”

The post DPR Dorong BNPB Perkuat Mitigasi El Nino dan Musim Kemarau 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Lokasi yang dipantau meliputi Pasar Tradisional Kemuning, agen telur di Jalan Dr. Sutomo, gudang penyimpanan daging beku, serta gudang penyimpanan ikan beku di Jalan Komyos Sudarso. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan mencukupi dan distribusi komoditas masih berjalan lancar.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan kegiatan monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi ketahanan pangan tetap terjaga sekaligus mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pasokan maupun harga pangan.

“Hari ini kami bersama Tim Satgas Ketahanan Pangan melakukan monitoring ke sejumlah lokasi untuk melihat langsung kondisi ketersediaan pangan di Kota Pontianak. Selain mengecek stok, kami juga berdiskusi dengan para pelaku usaha mengenai berbagai faktor yang memengaruhi distribusi dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Pantau Harga hingga Standar Distribusi

Menurut Amirullah, pengawasan tidak hanya berfokus pada jumlah stok, tetapi juga mencakup pemeriksaan standar alat ukur, perkembangan harga komoditas, serta kelancaran distribusi. Tim juga membandingkan harga pangan dengan periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

Selain itu, Satgas memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan memastikan proses penyimpanan maupun distribusi pangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk pengawasan produk pangan olahan dan industri rumah tangga, Satgas turut melibatkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

“Kami juga memastikan perlindungan konsumen berjalan dengan baik, mulai dari proses penyimpanan, distribusi, hingga produk yang dipasarkan kepada masyarakat,” kata Amirullah.

Libatkan Berbagai Instansi

Monitoring dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kodim 1207/Pontianak, Polresta Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP), Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP), serta BBPOM.

Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Pontianak.

Distribusi Lancar, Harga Relatif Stabil

Berdasarkan hasil pemantauan, Amirullah menyebut belum ditemukan kendala yang berdampak signifikan terhadap ketersediaan stok maupun kenaikan harga bahan pangan. Distribusi dari daerah pemasok juga masih berjalan normal sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

“Kesimpulan sementara dari hasil monitoring, kondisi pangan di Kota Pontianak masih terkendali. Stok tersedia, distribusi relatif lancar, dan belum ada faktor yang secara signifikan memengaruhi kenaikan harga,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kota Pontianak akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi ketahanan pangan, termasuk gangguan distribusi dari daerah pemasok.

Pemerintah juga memastikan sarana transportasi, jalur distribusi, serta operasional gudang penyimpanan tetap berjalan optimal agar pasokan pangan bagi masyarakat tetap terjaga dan stabil.

The post Stok Pangan Pontianak Dipastikan Aman, Satgas Pantau Pasar hingga Gudang Penyimpanan appeared first on Trigger Netmedia.